SLEMAN– Perjuangan mencari keadilan demi tuntasnya kasus terbunuhnya wartawan Harian Bernas Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin kembali kandas.
Sebab, upaya hukum praperadilan yang diajukan Jogja Police Watch (JPW) terhadap Kapolda DIJ tidak dapat diterima Pengadilan Negeri (PN) Sleman. Hakim tunggal Sutikna SH yang menyidangkan perkara tersebut dalam putusannya menganggap objek maupun materi gugatan JPW itu sama dengan permohonan yang diajukan PWI Cabang Jogja beberapa waktu lalu.
“Perkara nebis in idem sehingga tidak dapat diterima,” ujar Sutikna saat membacakan putusan kemarin (27/1).
Putusan yang disampaikan Sutikna itu dibacakan dengan suara yang lirih. Akibatnya puluhan pengunjung yang menghadiri sidang banyak yang mengeluhkan kondisi tersebut. “Suara hakim tidak terdengar jelas karena tidak memakai pengeras,” keluh seorang pengunjung.
Meski menilai objek gugatan nebis in idem, hakim asal Gunungkidul itu menyatakan, JPW memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan. Ini selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76/PUU-X/2012 tanggal 8 Januari 2013 yang menyatakan LSM termasuk pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan praperadilan.
Namun terkait gugatan yang dinilai kuasa hukum termohon dari Bidang Hukum Polda DIJ kabur, Sutikna tak lagi menyinggung dalam putusan .
Berbeda dengan sikap hakim Asep Koswara SH saat memutuskan perkara yang dimohonkan PWI Cabang Jogja, usai membacakan putusan itu Sutikna sempat memberikan nasihat.
Ia dapat memahami permasalahan yang diajukan pemohon, baik JPW maupun PWI Cabang Jogja yang ingin menuntaskan kasus Udin. Untuk mencari jalan keluar kasus Udin, ia menyarankan agar pemohon tidak menempuh upaya hukum biasa. Dalam pandangan Sutikna, putusan praperadilan itu tak dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jogjakarta, maupun kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
“Silakan ajukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA,” sarannya memberikan nasihat.
Menanggapi putusan itu, Ramdlon Naning SH selaku kuasa hukum JPW mengaku tak kaget. “Sudah dapat kami duga sebelumnya. Hakim masih berpikir legalistik formal,” ujar koordinator Tim Advokasi Pencari Keadilan untuk Udin (TAPKU) ini.
Ramdlon mengaku menghormati dan menghargai putusan tersebut. Termasuk nasihat hakim yang disampaikan di luar putusan yang menyarankan agar pihaknya menempuh upaya hukum luar biasa.
“Kami akan pertimbangkan. Kami akan ajukan hukum biasa maupun luar biasa,” ujar Ramdlon.
Ia menegaskan, apapun putusan hakim, upaya mencari keadilan untuk Udin tak pernah padam. TAPKU akan terus berjuang karena episode masih panjang. “Semangat terus membara dan menyala,” tegasnya semangat.
Suasana pembacaan putusan juga diwarnai aksi teaterikal aktivis JPW Baharudin Kamba. Dengan mengenakan pakaian JPW, Bahar berjalan dengan tertatih-tatih menggunakan kruk seolah-olah kakinya terluka. Ia juga membawa foto Udin sambil menaburkan bunga.
“Mana janjimu jenderal. Kasus Udin kok nggak segera tuntas,” ungkap Bahar di depan gedung PN Sleman. Spontan aksi Bahar itu mengundang perhatian pengunjung gedung pengadilan.
Termasuk anggota TAPKU seperti Lasdin Wlas SH juga ikut merespons aksi tunggal yang dilakukan Bahar tersebut.
Bahar mengatakan, aksinya itu sebagai cara menagih Kapolri Jenderal Sutarman yang pernah berjanji menuntaskan kasus Udin. Namun janji itu tak kunjung direalisasi. Kasus Udin tetap saja menggantung.
Ketua JPW Asril Sutan Marajo berencana menemui Kapolri. “Dulu, waktu beliau masih menjabat Kabareskrim pernah janji mau tuntaskan kasus ini. Nah, kami akan tagih janji itu,” beber mantan wartawan itu.
Apalagi, beberapa waktu lalu, Sutarman menyatakan ada kesalahan sejak awal pada penanganan kasus Udin. Bagi Asril, statemen Kapolri menunjukkan penyidik Polda DIJ harus bertanggung jawab dengan pengungkapan kasus tersebut.
Soal upaya hukum berikutnya, Asril mengatakan segera mengajukan memori PK sesuai saran hakim. (yog/kus)