MAGELANG – Banyaknya pelanggaran peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013 tentang kampanye tidak lepas dari ketatnya persaingan politik pada pemilihan calon legislatif (pileg) 2014. Jika dirata-rata, persaingannya mencapai 1 banding 10. Di Kota Magelang hanya tersedia 25 kursi DPRD. Sementara yang mendaftar jadi caleg mencapai 250 orang. “Sehingga mereka (caleg) berupaya dengan segala cara mengenalkan diri sebaik-baiknya. Ini berimbas pada pelanggaran tata cara bersosialisasi,” kata Dosen Politik Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Magelang (UTM) Enny Oerbawati, kemarin (27/1).
Mantan Ketua KPU Kota Magelang ini mencontohkan, pelanggaran yang terjadi salah satunya pemasangan baliho disertai gambar caleg. Dalam aturannya, pemasangan alat peraga kampanye (APK) di baliho hanya diperbolehkan bagi partai politik. Namun, banyak dari para caleg ini mencantumkan satu paket foto wajah. Meliputi caleg DPR RI, Caleg DPRD provinsi, Caleg DPRD Kota Magelang, dan partai politiknya. Parahnya lagi, juga disertai nomor urut caleg yang bersangkutan.
“Prinsipnya, baliho tidak boleh memuat gambar wajah caleg. Selain itu, terkait zonasi pemasangan APK. Sekarang masyarakat kan sudah cerdas. Mereka bisa menilai, belum jadi saja sudah melanggar, bagaimana kalau sudah jadi anggota DPRD nantinya,” paparnya.
Selain itu, lanjut Enny, dalam satu kelurahan hanya disediakan satu titik pemasangan zona APK dari 12 partai politik yang ada. Di luar zona tersebut, otomatis merupakan pelanggaran yang wajib ditertibkan.
“Saya harap Pemkot Magelang, KPU, dan Panwaslu lebih mencermati tentang pemasagan APK. Termasuk menekankan sosialisasi dan penindakan secara tegas. Karena tidak menutup kemungkinan ada caleg yang sudah tahu aturan, tapi pura-pura tidak tahu,” imbuhnya. Ketua Panwaslu Kota Magelang Zuchron Arofi terus melakukan penertiban APK yang tidak sesuai aturan. Bahkan, jumlah APK yang diamankan terbilang banyak. Mayoritas APK dicopot, karena melanggar ketentuan seperti dipasang di pohon peneduh, taman kota, tiang listrik, serta sejumlah titik di beberapa jalan protokol.
Zuchron juga mengatakan, sebenarnya Panwaslu bersama KPU Kota Magelang telah melakukan sosialisasi pada seluruh parpol dan caleg, terkait zona larangan pemasangan APK. Namun, ia menduga, penyampaian informasi hingga terpecah di internal partai sendiri. Tidak jarang, sejumlah caleg juga awam soal sosialisasi tersebut.(dem/hes)