JOGJA – Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi DIJ berencana tidak mencairkan honor abdi dalem pada tahun anggaran (TA) 2014 sebelum ada pendapar hukum dari Komisi Pemberantaasan Korupsi (KPK).
Pendapat hukum itu khususnya terkait honor yang diterima Sultan Hamengku Buwono X, dan KGPAA Paku Alam IX. Akhir 2013, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X melayangkan surat ke KPK terkait dengan honor yang diterimanya sebagai sultan yang berasal dari danais. Muncul pertanyaan apakah honor tersebut masuk kategori gratifikasi atau bukan. “Namanya gubernur dan Wagub kan mungkin dinilai gajinya paling tinggi se -DIJ. Walaupun mungkin kalah tinggi sama sama gubernur BI,” kata Kepala Disbud DIJ GBPH Yudhaningrat di kompleks Kepatihan, kemarin (27/1).Menurut dia, hingga saat ini belum ada balasan dari KPK terkait hal tersebut. Karena itu, pihaknya menunggu jawaban dari KPK. “Belum (dicairkan). Nggak berani,” imbuh pria yang hobi berkuda tersebut. Yudha menyatakan, dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan sesunguhnya tak ada persoalan.Dikatakan, KPK sedang membahas permohonan pendapat hukum yang diajukan HB X tersebut. Sejumlah kementerian yang ada kaitannya dengan dana keistimewaan (danais) seperti kementerian dalam negeri dan kementerian keuangan sudah diminta datang ke KPK.
Jawaban sebaliknya justru disampaikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas. Ditemui usai menjadi pembicara seminar antikorupsi di Asrama Haji Jogja pada Minggu (26/1), Busyro mengaku belum mengetahui dengan surat yang dikirimkan HB X tersebut.”Belum tahu kalau ada permohonan itu. Baru tahu sekarang,” ungkapnya.
Karena itu, Busyro memastikan lembaganya belum berencana menjawab surat yang diajukan gubernur DIJ.
Terkait penggunaan dan pengawasan danais, Busyro menyarankan agar ditempuh langkah-langkah preventif. Ia memercayakan fungsi tersebut dapat dijalankan oleh DPRD DIJ. Dengan adanya langkah pencegahan itu, diharapkan tak ada penyimpangan penggunaan danais. “Preventif saja,” sarannnya. (hed/kus)