JOGJA – Coca –Cola Foundation Indonesia (CCFI) konsisten membantu bidang pendidikan. Selama 14 tahun, CCFI terus mengawal peningkatan kualitas hidup, melalui perpustakaan.
“CCFI konsisten melakukan peningkatan kualitas dan pemberdayaan perpustakaan di Indonesia sejak 2000. Kami pilih perpustakaan untuk membangun masyarakat agar bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Perpustakaan bukan hanya tempat meminjam dan membaca buku, tetapi pusat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Titie Sadarini, ketua pelaksana CCFI, usai acara seminar Peer Learning Meeting (PLM) Impact dan advokasi pengembangan perpustakaan yang berkelanjutan di Melia Purosani, kemarin (28/1). Kegiatan ini digelar CCFI bersama Bill And Melinda Gates Foundation dan diikuti 150 pustakawan dari 34 propinsi se-Indonesia.
Titie meneruskan, sejak 2011, CCFI melakukan program PerpuSeru di Indonesia. Program ini dilakukan bersama Bill dan Melinda Gates Foundation. Program ini melakukan pendampingan pemberdayaan perpustakaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Yang dibina adalah kualitas SDM dan memberdayakan perpustakaan sebagai institusi yang terbuka untuk pemberdayaan secara gratis. Upaya ini juga menghilangkan stigma perpustakaan yang membosankan dan tidak seru,” imbuhnya.
Program PerpuSeru sudah berjalan sejak 2011 dan berlangsung selama tiga tahun hingga akhir 2013. Direktur Program PerpuSeru CCFI Erlyn Sulistyaningsih mengatakan, ada 34 perpustakaan daerah, tiga taman bacaan masyarakat, dan dua perpustakaan desa yang didampingi melalui program ini. Hasilnya, beberapa kelompok masyarakat sekitar perpustakaan lebih maju melalui peningkatan keahlian komputer, internet, dan pemasaran secara online.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Perpustakaan Nasional, Woro Salikin menegaskan, semua sekolah di Indonesia, baik negeri maupun swasta wajib menyisihkan lima persen dari anggarannya untuk perpustakaan. Jumlah lima persen ini baik dari belanja operasional atau belanja barang di luar belanja pegawai.
“Sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 Pasal 23. Hanya, Peraturan Pemerintahnya belum keluar,” tegasnya.
Menurut Woro, ketentuan lima persen merupakan batas minimal. Sekolah boleh memberikan anggaran lebih dari ketentuan tersebut. Tetapi, dilarang kurang dari angka itu.
PP yang mengatur penjabaran ketentuan tersebut diyakini segera terbit pertengahan 2014. Dengan begitu, akan menjadi acuan bagi pengembangan perpustakaan di Indonesia.
Woro mengakui, pengembangan perpustakaan di Indonesia mengalami banyak kendala. Selain sumber daya manusia (SDM), anggaran dan mindset masyarakat akan keberadaan perpustakaan masih rendah.
Berdasarkan data, jumlah pustakawan di Indonesia sebanyak 3 ribu orang. Dari jumlah itu, baru 100 pustakawan yang tersertifikasi. Jumlah pustakawan tersebut sangat kurang, jika dibandingkan jumlah perpustakaan yang ada di Indonesia. Jumlah perpustakaan sekitar 280.490 perpustakaan yang terdaftar di Perpustakaan Nasional. Jumlah itu terdiri atas 490 perpustakaan daerah dan 280 ribuan perpustakaan sekolah.
Guna mencukupi pustakawan yang handal, ada 23 perguruan tinggi (PT) di Indonesia yang membuka jurusan perpustakaan. Untuk pengembangan perpustakaan, pihaknya memberikan dana block grant sebesar Rp 70 juta untuk satu daerah setiap tahun.(hes/nn)