MINTA KEJELASAN: Pemilik kios di Stasiun Wates didampingi LOD DIJ mengadukan nasib mereka ke DPRD Kulonprogo, kemarin.
Pedagang Stasiun Wates Minta Kejelasan
WATES – Nasib pedagang sekaligus pemilik kios di Stasiun Wates hingga kemarin belum jelas. Sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo juga belum memberikan kepastian mengenai relokasi itu. Di sisi lain, PT KAI hanya memberikan batas waktu pembongkaran sampai akhir bulan ini. Dengan kondisi ini, para pemilik kios didampingi Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIJ mengadukan nasib mereka ke DPRD Kulonprogo.Sebelumnya para pemilik kios di Stasiun Wates juga menilai bahwa sosialisasi PT KAI terhadap upaya penataan Stasiun Kereta Api (KA) Wates dinilai sejumlah pemilik kios sangat mendadak. Apalagi dalam perjanjian sewa menyebutkan jika pihak pertama dalam hal ini PT KAI ingin memanfaatkan kembali lahan itu, maka dalam waktu dua sampai tiga bulan terlebih dulu harus dilakukan sosialisasi.Dalam audiensi dengan dewan, mereka mengadukan persoalan yang dihadapi. Bahwa setelah muncul adanya relokasi pedagang, Pemkab Kulonprogo belum terlihat tindak lanjutnya. Apalagi melihat dari ketentuan PT KAI yang meminta agar akhir bulan ini segera dipindahkan, sementara mereka belum juga mendapatkan tempat baru untuk berjualan.”Kami diberi kesempatan sampai akhir bulan ini. Sedangkan belum ada tempat baru, tentu relokasi tetap berjalan, lantas nasib kami bagaimana?” Tanya salah seorang pedagang kios Stasiun Wates di DPRD Kulonprogo, kemarin (28/1).Memang, berbagai upaya telah dilakukan para pemilik kios, salah satunya mengadukan permasalahan ini ke LOD DIJ. Tak berhenti di situ, mereka juga merencanakan untuk melakukan pertemuan dengan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo. Namun saat itu, kepala daerah menyatakan kesediaannya untuk mengurus persoalannya, sehingga para pemilik kios tidak perlu lagi datang ke rumah dinas bupati.”Selama belum mendapatkan kejelasan tempat relokasi, kami akan tetap bertahan di sini meski pembongkaran kios dilakukan,” ujarnya.Untuk terus melakukan penataan di kawasan stasiun, pihak PT KAI ternyata tidak mudah untuk merealisasikannya. Terbukti dari 11 kios baik permanen maupun non-permanen yang berdiri di sekitar Stasiun Wates merasa keberatan dengan rencana penataan yang mengharuskan mereka tidak berjualan lagi di kawasan itu.Sementara itu Kepala Bidang Penanganan Laporan LOD DIJ, Buyung Ridwan Tanjung menjelaskan, pihaknya telah menerima aduan dari pemilik kios. Dalam kasus ini, LOD DIJ akan melihat seberapa jauh peran pemerintah dan dewan dalam memberikan solusi kepada masyarakatnya.”Tentunya kami akan mendalami sejauh mana eksekutif dan legislatif dalam menanggapi persoalan ini,” ujar Buyung.Kemudian, LOD DIJ telah melihat klausul perjanjian sewa antara pemilik kios dengan PT KAI. Dalam perjalanannya, ada ketidaksesuaian dalam merealisasikan sesuai yang tercantum dalam perjanjian sewa. Sehingga hal itulah yang menjadi perhatian khusus mengingat penutupan kios pedagang setidaknya diberi waktu tiga bulan, namun kenyataannya pedagang hanya diberi waktu dua minggu.”Apalagi cara-cara yang dilakukan PT KAI terbilang tidak manusiawi saat sosialisasi karena menggunakan aparat militer untuk menghadapi masyarakat sipil,” tegas BuyungLalu melihat polemik yang tak kunjung selesai, LOD DIJ mengharapkan agar Pemkab Kulonprogo bisa memikirkan lebih serius persoalan tersbeut. Meskipun dalam wilayahnya, keberadaan mereka bersinggungan langsung dengan PT KAI. Tentu ketegasan Pemkab kepada PT KAI yang ditunggu-tunggu aksinya. Dalam waktu dekat ini LOD DIJ akan melakukan pertemuan dengan pemkab untuk meminta keterangan mengenai tindakan apa saja yang sudah dilakukan.Sedangkan Ketua Komisi II DPRD Kulonprogo, Yusron Martofa menegaskan, karena persoalan ini merupakan peraturan PT KAI, tentu dewan akan memanggil PT KAI sehingga dapat ditemukan solusinya. Selain itu proses penataan berlangsung tidak semena-mena serta mengutamakan sisi manusiawi mengingat mereka sudah menempati kios itu puluhan tahun.”Kami akan memanggil pihak-pihak terkait, mulai dari PT KAI, pemkab, hingga pedagang untuk memberi keterangan,” kata Yusron. (fid/iwa)