PURWOREJO – Manajemen RS PKU Muhammadiyah Purworejo melunak dan bersedia memenuhi anjuran mediator, yaitu Dinsosnakertrans Kabupaten Purworejo. Pihak RS PKU akan memberikan uang pesangon pada karyawan yang diberhentikan. Akhirnya, kasus yang membelit RS PKU Muhammadiyah tersebut tak jadi diteruskan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). “Perselisihan perburuhan di RS PKU Muhammadiyah selesai di tingkat mediasi dan tidak berlanjut ke PPHI,” kata Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Purworejo Sujana yang bertindak sebagai mediator. Sujana mengungkapkan, pihak yayasan yang mengelola RS PKU Muhammadiyah bersedia membayar pesangon bagi karyawan yang di-PHK. Nilai pesangon sebagaimana dianjurkan pihak mediator. Pesangon dibayarkan pada tiga orang karyawan yang lebih dahulu mengadukan persoalan perselisihan perburuhan ke Dinsosnakertrans. Pihak yayasan RS PKU Muhammadiyah juga memenuhi anjuran membayar pesangon untuk satu orang karyawan yang mengadu belakangan atas nama Nurhayati sebesar Rp 10 juta. Sedangkan tiga karyawan lain, nilai pesangon untuk Sudharta Rp 29,463 juta, Tri AD Rp 24,150 juta, dan D. Ciptoningsih sebesar Rp 5,880 juta.
“Setelah pembayaran pesangon, kasus perselisihan perburuhan di RS PKU Muhammadiyah selesai,” tegas Sujana.
Terkait kasus dugaan penggelapan senilai Rp 25 miliar yang dilaporkan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah masih dalam proses penyelidikan kepolisian. “Kasus yang dilaporkan masih diselidiki. Tentu kami menghormati proses hokum, tetapi sudah diinstruksikan Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat agar mengawal terus,” kata Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Purworejo Dandung Danadi. Dandung meneruskan, dalam kasus tersebut sejumlah pihak dimintai keterangan. Ia berharap kasus tersebut mendapatkan kepastian hukum sehingga tidak berlarut-larut. “Kami sudah menyerahkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti. Kami percayakan penanganan kasus ini pada pihak berwajib,” katanya.(tom/hes)