MAGELANG–Banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia menjadi perhatian Pemkot Magelang. Mereka berencana memperketat izin tata kota. Pemkot Magelang sadar mereka yang hanya memiliki luas 18,12 Km2, namun apabila kajian tata kota salah urus bukan tidak mungkin beberapa tahun ke depan, akan timbul banyak bencana.
Menurut Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota (DKPTK) Pemkot Magelang, Eri Widyo Saptoko salah satu izin tata kota yang diperketat menyangkut pengendalian bangunan ini. Pihaknya pun akan secara selektif memilih, menyesuaikan dengan peruntukan dan zona untuk pendirian bangunan. “Termasuk kami juga menyosialisasikan soal kewajiban RTH (ruang terbuka hijau). Jika itu wilayah privat maka paling tidak harus ada 10 persen. Sedangkan bangunan publik minimal ada 20 persen RTH,” katanya, kemarin. Selain itu, untuk zonasi pembangunan juga sudah dilakukan pembatasan. Rumusan itu pun, harus disesuaikan dengan tata wilayah. “Sudah ditetapkan berdasarkan Perda RT dan RW. Tujuan pembuatan payung hukum itu juga tidak lain untuk mencegah terjadinya bencana alam ke depannya,” ucapnya. Eri tidak memungkiri bahwa topografi Kota Magelang yang berada di 380 meter dari permukaan laut (dpl) ini berpotensi banjir apabila kajian tata kota-nya buruk. Seperti contoh di daerah-daerah lain di Indonesia, akhir-akhir marak terjadi becana banjir meski topografinya terbilang tinggi. “Jangan hanya karena PAD (pendapatan asli daerah) harus digenjot dan hasil positif penghargaan banyaknya investasi, tapi mengabaikan lingkungan. Harus ada keseimbangan dan koordinasi intens antar-instansi untuk bersama-sama melakukan mitigasi bencana sejak dini,” tandasnya.(dem)