Mudzakir: Selama Ditangani Polda Tak Pernah Tuntas
JOGJA-Berlarut-larutnya penanganan kasus terbunuhnya wartawan Harian Bernas Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin ditengarai karena penyidik Polda DIJ mempunyai hambatan, atau kendala psikologis. Mengatasi itu sebaiknya penanganan perkara Udin diambil alih Mabes Polri.”Harus ditarik ke pusat,” ungkap ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Dr Mudzakir SH MH saat berbicara dalam acara eksaminasi atas putusan praperadilan perkara Udin di auditorium Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Kampus Mrican Jalan Mozes Gatotkaca, kemarin (28/1).Menurut Mudzakir, pengambilalihan perkara di daerah ke pusat bukan hal baru. Di lingkungan Mabes Polri, hal tersebut sering terjadi. Dikatakan, bila polisi mempunyai keseriusan menuntaskan kasus Udin, maka penyidikan perkara itu harus dilakukan di pusat.Dalam paparannya, Mudzakir juga mengupas putusan PN Sleman No 05/Pid.Pra/2013/PN.Slmn dan Pengadilan Tinggi (PT) Jogjakarta No 01/Pra.PID/2014/PTY yang tidak dapat menerima permohonan praperadilan yang diajukan PWI Cabang Jogja.Dikatakan, hakim praperadilan telah membatasi dirinya dari kemungkinan melakukan intepretasi hukum yang luas dengan mendalilkan pasal 5 ayat (1) UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Yakni hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang diintepretasikan hanya untuk hukum materiil, dan bukan hukum formil atau hukum acara. Bahkan, lanjut Mudzakir, hakim menyatakan tegas, ‘itupun dalam menggali hukumnya, dan menemukan hukumnya, tidak asal mengadakan ‘terobosan’, tapi ada metode atau aturan permainannya.”Tapi dalam pertimbangannya hakim tidak pernah memberikan argument hukum yang ilmiah dan objektif bahwa materi gugatan praperadilan yang diajukan pemohon tidak ilmiah dan objektif atau menggunakan istilah hakim asal mengadakan terobosan,” ungkap Mudzakir.Ia juga menyinggung tindakan penyidik yang tidak profesional karena melakukan pembiaran suatu perkara pidana dalam waktu yang relatif lama tanpa ada perkembangan yang berarti. Kasus Udin ditangani sejak 1996 hingga 2013 tidak kunjung diajukan ke pengadilan.”Penyidik tidak menggunakan wewenangnya secara patut dan layak sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No 8/1981 tentang Hukum Acara yang menyebabkan perkara pidana terbunuhnya wartawan Udin tidak kunjung selesai,” sesalnya.Lebih jauh dikatakan, kompetensi lembaga praperadilan di samping melakukan pengujian tentang keabsahan penggunaan wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan yang merugikan kepentingan tersangka, dapat dikembangkan secara acontrario.Yakni menguji terhadap tidak digunakannya wewenang oleh penyidik secara patut dan layak (profesional) dalam melakukan penyidikan untuk melaksanakan kewajibannya yang merugikan kepentingan korban, terlapor, atau kepentingan masyarakat atau pihak ketiga berkepentingan.”Tindakan penyidik yang tidak menggunakan wewenangnya secara profesional menyebabkan perkara yang sedang disidik tidak selesai, dan tidak diajukan ke pengadilan, acap kali juga disebut sebagai tindak penyidik yang secara diam-diam telah melakukan tindak penghentian perkara yang sedang disidik atau disebut sebagai tindakan penghentian penyidikan yang pasif,” urainya.Terkait sikap penyidik yang tidak profesional itu, selama ini tak ada upaya hukum yang dimiliki korban atau pelapor. Umumnya pelapor atau korban menempuh jalur informal. Yaitu mengadukan ke atasan penyidik, pengawas, atau Komisi Kepolisian Nasional. “Itu pun hasilnya tidak dapat diuji atau digugat secara hukum,” kata Mudzakir.Eksaminasi yang digelar atas kerja sama Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) UAJY dengan PWI Cabang Jogja itu juga menghadirkan pakar hukum pidana FH UAJY Dr Aloysius Wisnubroto SH MH dan Ketua Peradi Jogja M. Irsyad Thamrin SH MH.Wisnu mengatakan, kasus Udin bukan perkara pembunuhan biasa. Tapi, kasus penganiayaan itu mengandung muatan politis terkait kebebasan pers dalam menghadapi kekuasaan.”Kasus Udin bisa digolongkan extra ordinary (luar biasa),” tegasnya.Menyikapi putusan PN Sleman yang diperkuat dengan putusan banding PT Jogjakarta, Wisnu mengatakan ada beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh. Yakni mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA) atau memperbaiki permohonan dengan mengajukan kembali permohonan praperadilan.Terkait pengajuan kasasi, Wisnu menilai hal itu harus dimaknai secara progresif untuk mengupayakan proses peradilan yang cepat. Yakni agar ada putusan praperadilan yang mendorong pihak penyidik segera menuntaskan penyidikannya.Sedangkan Irsyad mengungkapkan, upaya menuntaskan kasus Udin telah berulang-ulang dilakukan. Itu telah dilakukan saat dirinya masih aktif di LBH Jogja sejak 2004-2012 lalu.”Kami waktu itu sempat mengajukan ke Komnas HAM agar kasus Udin ini dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat,” ungkapnya.Eksaminasi yang dipandu Wakil Ketua PWI Cabang Jogja Bidang Pembelaan Wartawan Hudono itu dihadiri sejumlah kalangan. Selain kalangan akademik dan wartawan, beberapa advokat juga hadir.Di antaranya, Ramdlon Naning SH dan Lasdin Wlas SH yang menjadi kuasa hukum PWI Cabang Jogja dan Jogja Police Watch (JPW) serta Direktur LPH Jogja Triyandi Mulkan SH MM. Dwi Sumaji alias Iwik yang pernah disangka menjadi pembunuh Udin juga tampak. Eksaminasi dibuka oleh Dekan FH UAJY Dr Sari Murti Widiyastuti SH MHum dan ditutup oleh Kepala PKBH UAJY Dr Mahendra Soni Indriyo SH MHum. (mar/kus)