Jaksa Geledah Balai Desa Sendangrejo
MINGGIR- Penyidik Kejaksaan negeri (Kejari) Sleman menggeledah kantor Balai Desa Sendangrejo, Minggir kemarin (28/1). Penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan terkait kasus dugaan penyimpangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) 2008-2012. Kejari menetapkan mantan Kades Waljono sebagai tersangka atas kasus tersebut.”Ini alat bukti tambahan dari yang sudah kami peroleh sebelumnya,” ujar Kajari Jacob Hendrik P SH MH.
Alat bukti tambahan itu berupa berkas yang diduga bisa mengarahkan pada tindak penyelewengan oleh tersangka.
Di balai desa, penyidik mengumpulkan lima bendel dokumen. Sebagian besar berupa dokumen penerimaan aset dan keuangan yang dikelola desa. Termasuk bantuan pemda. Juga berkas penerimaan uang sewa tanah kas desa untuk area penanaman tebu pada Pabrik Gula Madukismo. Yang diduga diselewengkan. “Kami juga sita laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset desa,” imbuh Kasi Pidana Khusus Sriyono SH. Proses penggeledahan disaksikan perangkat desa setempat. Kepala Desa Sendangrejo Catur Tri Suwanti juga tampak hadir. Sekitar setengah jam berlalu, penyidik yang terdiri atas lima orang jaksa dan 3 staf Kejari melanjutkan penggeledahan di rumah Waljono. Namun, di rumah toko yang berada di tepi jalan raya Minggir itu jaksa tak menemukan bukti lain. “Beberapa bukti sama dengan yang kami temukan di balai desa,” ungkap Sriyono didampingi Ketua Tim Penyidikan Ismet Karnawan SH.Penggeledahan di rumah tersangka disaksikan kepala desa dan dukuh setempat. Sriyono menjelaskan, semua bukti akan dikroscek satu sama lain dengan keterangan yang diperoleh dari masyarakat. Sriyono meyakini adanya dokumen yang tidak diadministrasikan secara benar, sehingga tak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. “Intinya ada uang diterima tapi tak dilaporkan bendahara,” bebernya. Dari penyidikan awal, tim jaksa menemukan adanya kerugian Negara minimal Rp 200 juta. Menurut Sriyono, nilai kerugian bisa bertambah seiring pengembangan penyidikan. Dari alat bukti tersebut, lanjut Sriyono, penyidik bisa menelusuri modus penyimpangan anggaran. Apakah atas inisatif tersangka sendiri atau kerjasama dengan oknum lain. “Minggu depan kami mulai periksa saksi-saksi,” ucap Sriyono. atas kasus tersebut, Waljono dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Waljono ditetapkan sebagai tersangka pada 13 januari 2014 berdasarkan surat dengan Nomor Sprint: 01/04.14/Fd.1/01/2014. Hingga kemarin, Kejari belum melakukan penahanan terhadap tersangka.(yog)