LANGGAR ATURAN: Penertiban APK jenis baliho menggunakan “crane” milik Dishubkominfo Kulonprogo di Wates, kemarin.
WATES – Setelah menunggu beberapa minggu, akhirnya Alat Peraga Kampanye (APK) menyalahi aturan ditertibkan oleh tim gabungan dari Satpol PP, Kepolisian, Dinas Perhubungan, KPU, dan Panwaslu Kulonprogo serta melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta Panwascam. APK melanggar aturan itu masuk kategori baliho bergambar caleg yang terpasang di Wates dan Sentolo.Panwaslu Kulonprogo sudah lama melayangkan rekomendasi agar APK tidak sesuai lokasi pemasangan untuk segera dibersihkan. Panwaslu telah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kulonprogo sebanyak empat kali. Tentu implementasi dari Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 kini sudah dijalankan.Penertiban APK jenis baliho terbilang sulit karena selain berukuran besar, baliho juga cukup tinggi. Sehingga untuk mencopotnya, perlu menggunakan mobil crane milik Dishubkominfo Kulonprogo. Cara seperti itu dilakukan pada baliho caleg yang terpasang di sekitar Terminal Wates, Jembatan Durungan, dan wilayah Sentolo.Ketua Panwaslu Kulonprogo Pujarasa Satuhu mengatakan, selain menjalankan regulasi KPU mengenai pemasangan APK, pihaknya juga melaksanakan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 70 Tahun 2013. Regulasi itu menjadi acuan mengintensifkan pemantauan dan pengawasan terhadap APK yang melanggar peraturan. “Tentu senang, KPU menindaklanjuti rekomendasi kami. Seharusnya setiap ada rekomendasi langsung ditertibkan, nah ini sudah empat kali rekomendasi,” kata Pujarasa, kemarin (29/1).Sementara itu, PPK Kecamatan Wates, Pipik Pujihastuti menolak anggapan adanya pelanggaran APK lantaran caleg tidak tahu regulasinya. Hal itu tidak relevan dengan upaya sosialisasi KPU Kulonprogo mengenai pemasangan APK. Apalagi KPU secara intensif menyosialisasikan peraturan perundangan yang berkaitan penyelenggaraan pemilu kepada partai politik. “Pelanggaran mungkin terjadi karena mereka yang sudah turah (kelebihan) uang, karena memasang baliho APK ukuran besar di jalan utama seperti ini tentu butuh biaya tidak sedikit,” tegasnya. Sementara itu Ketua KPU Kulonprogo Isnaini menjelaskan, sesuai rekomendasi panwaslu, pihaknya melakukan penertiban terhadap ratusan APK. Jumlah itu cukup banyak, karena akumulasi dari empat kali rekomendasi yang dikirim Panwaslu. “KPU menindaklanjuti dengan mengirim surat pemberitahuan ke partai untuk ditertibkan. Jika partai tidak melakukan, kami serahkan Satpol PP untuk menertibkan karena Satpol PP punya anggaran rutin untuk itu,” jelasnya.Adapun proses penertiban APK itu dibagi menjadi tiga tim, pertama menyisir di wilayah Temon dan Wates, lalu tim kedua menyisir di wilayah Panjatan, Lendah, Galur. Kemudian tim ketiga menyisir ke wilayah Sentolo, Pengasih, dan Nanggulan. (fid/iwa)