Kepala Biro Umum Humas dan Protokol Setprov DIJ Sigit Haryanta membantah dialihkannya gerbang utama kompleks Kepatihan menghadap ke selatan semata-mata karena kepentingan internal Pemprov DIJ. “Rencana itu mendukung program pedestrian (pejalan kaki) di Malioboro,” ucap Sigit di kompleks Kepatihan, kemarin.Program menjadikan Malioboro sebagai kawasan pedestrian sedang dibahas serius pemprov dengan Pemkot Jogja. Tahun ini, pemkot mengawali penataan dengan menjadikan Taman Abubakar Ali dan halaman belakang Dinas Pariwisata Provinsi DIJ sebagai kantong parkir.”Nanti kalau pedesterian masuknya dari mana?,” tanyanya.Sebelum menuju pedesterian, pihaknya berkepentingan mengurangi beban arus lalu lintas di Malioboro. Mantan Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi DIJ itu mengungkapkan, kendaraan yang keluar-masuk kompleks Kepatihan cukup membebani Maliboro.”Waktu itu kami hitung, sepeda motor saja sehari bisa sampai 6.000 yang keluar masuk Malioboro. Kendaraan lain, seperti mobil juga cukup banyak,”terangnya.Pemprov, lanjutnya, mempunyai keinginan agar Malioboro digunakan untuk masyarakat yang memang punya kepentingan dengan Malioboro.”Kalau yang mau ke sini (Kepatihan) itu kan mereka tidak punya kepentingan dengan Malioboro. Jadi kalau bisa jangan lewat Malioboro,” jelasnya.Terkait dengan penolakan warga di Jalan Suryatmajan, Sigit berpandangan pro dan kontra adalah hal biasa. Dikatakan, pemprov sudah mengadakan empat kali sosialisasi.Pemprov membutuhkan tanah sepanjang Jalan Suryatmajan dengan lebar 12 meter persegi. Selama sosialisasi, Sigit mengaku belum ada warga yang menyampaikan penolakan. Ia juga enggan merespons usulan Ketua RW 12 Suryatmajan Alyanto yang menyatakan perluasan cukup selebar 2 meter persegi.”Kalau 2 meter persegi untuk apa. Itu cuma untuk troatoar saja. Tidak ada gunanya,” ungkap birokrat asal Wates, Kulonprogo ini.Untuk menjalankan kegiatan revitalisasi itu, Sigit mengaku berpedoman dengan UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Merujuk pasal 16 UU tersebut, pihaknya, akan memberitahukan rencana pembangunan, dilanjutkan pendataan awal lokasi perencanaan pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan.”Setelah itu akan diurus izin penggunaan lahan, kemudian apraisal harga tanah, dan bangunan. Terakhir baru pembebasan,” tandasnya. (hed/kus)