Penyelenggaraan Pemilu 2014 diperkirakan menyisakan berbagai persoalan terkait keberlangsungan negeri ini. Itu mulai persoalan politik, ekonomi, hukum, hingga isu-isu konstitusional.
Zakky Mubarok, Bantul
Tahun 2014 banyak disebut sebagai tahun politik. Potensi munculnya persaingan yang potensial berujung gesekan pun menguat.
Salah satu pemicu adalah dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 2014 dinilai inkonstitusional. Itu mendorong elemen masyarakat, khususnya kalangan civitas akademika, mencermati ulang keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir sejumlah ayat dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Hal tersebut terungkap dalam diskusi bertema Membaca Indonesia 2014 Antara Optimisme dan Pesimisme di Rumah Makan Emfa Bantul kemarin (2/2). Kegiatan ini diselenggarakan Forum Yogya.
“Keputusan MK menyimpan malapetaka ke depan. Penyelenggaraan pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden) secara terpisah dianggap inkonstitusional oleh MK. Tetapi mengapa pemilu serentak baru diselenggarakan pada 2019 mendatang,” terang Direktur Lembaga Kajian Strategi Forum Yogya AE Priyono.
Pria kelahiran Temanggung, Jawa Tengah, ini menilai seharusnya penyelenggaraan Pemilu 2014 diselenggarakan serentak. Itu karena sejumlah pertimbangan.
Menurut dia, partai politik (parpol) pengusung calon presiden (capres) dan wakil presiden (wapres) yang kalah dalam pilpres nanti akan memanfaatkan celah lemahnya dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 2014. Mereka sangat mungkin menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan capres dan cawapres terpilih. Imbasnya akan menjadikan capres dan cawawapres terpilih akan tersandera.
“Di sini lah parpol-parpol besar akan bermain,” ungkapnya.
Tak menutup kemungkinan akan terjadi saling sandera kepentingan. Ini akan membuka peluang keuntungan bagi status quo.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat mengeluarkan dekrit. Sehingga, dengan dekrit itu, kekuasaannya dapat langgeng sampai waktu tertentu sambil menunggu kejelasan keputusan mengenai capres dan wapres terpilih.
Tak hanya itu, dekrit juga dapat berdampak pada penghilangan sejumlah lembaga negara tertentu. “Pada zaman Soekarno, Konstituante dihilangkan,” sebutnya.
Selain lemahnya dasar hukum, Priyono menduga parpol-parpol besar akan nekat menggugat keputusan KPU. Sebab, mereka telah menggelontorkan anggaran besar-besaran demi mengampanyekan capres dan cawapres masing-masing.
“Prabowo Subianto sudah (mengeluarkan dana) berapa ratus miliar rupiah sejauh ini? Belum lagi ARB (Aburizal Bakrie), Surya Paloh, kemudian Wirant- Hary Tanoe,” sindirnya.
Karena itu, parpol-parpol pengusung capres dan cawapres yang kalah tersebut diperkirakan membuka opsi melakukan deal-deal politik. “Karena partai selama ini dijadikan sebagai bungkus untuk menguasai basis ekonomi dengan mengeksploitasi sumber daya alam kita,” ketusnya.
Anggota Forum Yogya Iman Piliang juga mengatakan hal senada. Menurut dia, seluruh elemen masyarakat termasuk civitas akademika tergugah dengan potensi persoalan pascapenyelenggaraan pemilu nanti. “Ini sekarang mengapa perguruan-perguruan tinggi di Indonesia pada diam. UGM mana? UI? Ini ada apa mereka pada diam?” keluhnya.
Iman menyadari keputusan MK bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Karena itu, dia mengimbau seluruh warga negara waspada terhadap potensi bahaya tersebut.
“Kekuatan publik politik harus kita galang. Agar mereka menjadi penyeimbang. Kalau perlu kita lakukan gerakan putih seperti di Thailand untuk merespons kegaduhan politik selama tahun 2014,” pintanya. (zam)