JOGJA-Penggunaan frekuensi untuk sarana komunikasi tanggap bencana kembali menimbulkan persoalan. Ini menimpa Komunitas Relawan Sena Putra dari Bantul. Beberapa anggota komunitas tersebut mendapatkan surat peringan (SP) pertama dari Balai Monitor (Balmon) Spektrum Radio dan Orbit Satelit Kelas II Jogjakarta Kementerian Komunikasi dan Informartika (Kominfo) pada Senin (27/1) lalu.Merasa khawatir bakal mendapatkan sanksi seperti tercantum di SP pertama itu, Komunitas Relawan Sena Putra menggeruduk kantor Balai Balmon yang terletak di Jalan Veteran Warungboto, Jogja kemarin (3/2). Mereka meminta kejelasan terkait dengan dikeluarkannya SP pertama itu.Dikeluarkannya SP pertama itu dalam rangka membina penggunaan frekuensi secara ilegal. Beberapa anggota Sena Putra menggunakana alat komunikasi handy tfalky (HT). Itu yang membuat Balmon mengeluarkan SP pertama karena penggunaan frekuensi oleh anggota Sena Putra itu tak mengantongi izin. Kejadian itu terjadi saat beberapa relawan mencari orang hilang di Sungai Oya. “Di Sleman ada empat komunitas. Semuanya difasilitasi pemerintah setempat untuk mengajukan izin penggunaan frekuensi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Demikian pula Pemkot Jogja meminta izin.Hanya Pemkab Bantul saja yang belum mengajukan izin,” kata Kepala Balmon Spektrum Radio dan Orbit Satelit Kelas II Jogjakarta Sri Rahayu saat menemui Relawan Sena Putra di kantornya kemarin.Yayuk, sapaan akrabnya, berjanji bakal berkoordinasi dengan Pemkab Bantul. Ini agar penggunaan frekuensi untuk relawan tersebut berizin. “Sehingga, tidak menimbulkan masalah di frekuensi itu sendiri,” imbuhnya. Namun ajakan yang disampaikan Yayuk itu ditolak oleh anggota Sena Putra. Mereka enggan meminta fasilitasi dari Pemkab Bantul. “Kami ini relawan, masyarakat kecil. Bukan pemerintah, jadi kalau koordinasi ya ranah dari Balmon,” ungkap Bondan salah seorangang anggota Sena Putra. Anggota Sena Putra lainnya Nurdiantoro menceritakan SP pertama dari Balmon itu diterima salah satu istri anggota komunitas relawan tersebut. Akibatnya, isteri anggota tersebut merasa khawatir. Apalagi dalam SP itu mencantumkan ancaman saksi empat tahun penjara dan denda Rp 400 juta. “Kami meminta kepada Balmo mencabut surat peringatan itu. Karena, selama ini tak ada sosialisasi,” sesalnya.Komunitas Sena Putra, kata Nurdiantoro, sebenarnya telah berupaya bertindak tertib. Mereka mengadakan arisan yang diikuti anggota komunitas untuk kopi darat atau bertemu langsung. Mereka juga berupaya mengajukan izin penggunaan frekuensi tersebut. “Kami sudah berusah mengajukan izin. Tapi karena biayanya mahal menjadi kendala bagi semua pemegang pesawat HT bisa mengantongi izin,” lanjutnya.Menanggapi itu, Balmon menawarkan agar anggota Sena Putra menjadi anggota RAPI dan ORARI. Jika menjadi anggota kedua organisasi pengguna pesawat HT atau komunikasi antarpenduduk itu, mereka cukup membayar Rp 75 ribu.Belum selesai, pihak Balmon menjelaskan, relawan Sena Putra langsung menyela. Mereka meminta Balmon bisa memberikan keleluasaan kepada relawan tersebut. Ini mengingat penggunaan frekuensi 14.207.0 Mhz itu untuk kemanusiaan bencana.Lantaran tak ada titik temu, Balmon lantas menawarkan kepada Sena Putra meminta Pemkab Bantul mengajukan izin pengggunaan frekuensi ke Kementerian Komunitasi dan Informartika di Jakarta.Masukan itu juga ditolak mentah-mentah Relawan Sena Putra. Sampai, akhirnya Balmon yang mengalah dan berjanji akan berkoordinasi dengan Pemkab Bantul. “Kami yang akan meminta Pemkab Bantul mengajukan izin penggunaan frekuensi untuk kebencanaan. Ini sama seperti di Pemkab Sleman dan Pemkot Jogja,” kata Yayuk, menutup audiensi dengan Komunitas Relawan Sena Putra. (eri/kus)