SEMPADAN: Pembangunan tambak udang di pantai selatan Kulonprogo harus memenuhi aturan daerah setempat.
Langkah Tegas Pemerintah Kabupaten terhadap Pelanggar Perda
Terkait adanya pembangunan tambak udang di Pantai Bugel, Panjatan, Kulonprogo yang diduga melanggar garis sempadan pantai, Satpol PP Kabupaten Kulonprogo berencana akan meninjau lokasi itu, Selasa (4/2).
ALI MUFID, Panjatan
KEBERADAAN tambak udang yang diduga dibangun di garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan itu, sedianya akan ditertibkan pemerintah. Terang saja, jika pembangunan tambak udang itu melanggar aturan, maka Satpol PP akan menertibakannya.Kepala Satpol PP Kulonprogo, Duana Heru Supriyanta menjelaskan, pengecekan lokasi pembangunan tambak udang yang disinyalir melanggar aturan itu muncul setelah pihaknya menerima laporan bahwa di lokasi itu sempat ada ketegangan antara pemilik tambak dengan warga pada Minggu (2/2) lalu. “Besok pagi (hari ini), kami akan meninjau lokasi,” kata Duana, kemarin (3/2).Selain monitoring di lokasi itu, pihaknya juga akan menyampaikan kepada pemilik tambak jika di pesisir pantai selatan, atau di lokasi itu, tidak diperbolehkan untuk tambak. Apalagi regulasinya jelas bahwa pendirian tambak di garis sempadan pantai 200 meter dari bibir pantai melanggar aturan.Sebagai upaya tindak lanjut, Satpol PP juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Diskepenak) Kulonprogo, camat, dan Bagian Perekonomian Setda, serta kepala desa setempat.Duana mengatakan pembuatan tambak udang tidak hanya terjadi di Pantai Bugel saja. Melainkan ada dua tempat lagi yang melanggar garis sempadan pantai yang kini telah beroperasi, yaitu di Pantai Trisik Desa Banaran, Kecamatan Galur, dan Karangwuni Kecamatan Wates.”Yang di Trisik belum membuat surat pernyataan, sempat dipanggil pemkab namun tidak hadir. Sedangkan petambak di Karangwuni sudah membuat surat pernyataan akan menutup tambak setelah panen terakhir (bulan Juni),” ujarnya.Mereka akan dipanggil lagi untuk diberi solusi agar usahanya tidak melanggar garis sempadan. Namun Duana mengatakan jika keberadaan mereka tidak serta merta dibiarkan saja.Perlu ada kontribusi optimal dari instansi teknis terkait agar melakukan pembinaan dan pengawasan. Cara demikian sangat wajar apalagi sebagai upaya mengamankan usaha sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif tambak.”Kalau tak bisa dibenahi dengan langkah persuasif, tentu yang jadi acuan adalah perda. Tidak tebang pilih, semua yang melanggar akan kami lakukan langkah justisi,” kata dia.Sementara itu Kasi Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP, Qumarul Hadi menambahkan, penindakan tambak yang melanggar perda harus keseluruhan, tidak per kasus. Dia mencontohkan, di Pasir Mendit juga ada yang melanggar sempadan pantai dan tidak berizin. “Secara aturan semua sama di mata hukum, kalau ada sebagian yang tidak ditindak justru menjadi pelanggaran,” jelasnya.Sedangkan Kepala Diskepenak Kulonprogo, Endang Purwaningrum menjelaskan, memang ada lokasi yang ditentukan untuk budidaya perikanan tambak. Yaitu di Pasir Mendit dan Pasir Kadilangu, Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, serta di Pantai Trisik Desa Banaran, Kecamatan Galur. “Di luar wilayah itu tidak boleh untuk tambak, apalagi melanggar garis sempadan pantai,” jelasnya.Adapun peruntukan budidaya perikanan di sepanjang pantai di Kulonprogo telah diatur dalam Perda DIJ tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Plau Kecil. (*/iwa)