Keraton Wisuda Hasto dan HS Bersama 119 PNS
JOGJA – Wali Kota Haryadi Suyuti (HS) dan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mendapatkan gelar baru dari Keraton Jogja. Mereka rencananya diberi gelar bersama 119 pegawai negeri sipil yang mengajukan diri menjadi abdi dalem keraton.
Pemberian gelar tersebut dilakukan saat prosesi wisuda di Bangsal Ksatriyan Keraton Jogja kemarin (4/2). HS mendapatkan kenaikan pangkat. Yakni, dari bupati anom menjadi bupati sepuh.
Selain itu, dia juga memperoleh gelar dan nama baru dari keraton. Selama ini dia menyandang gelar dan nama Kanjeng Mas Tumenggung (KMT) Projo Kusumadipuro. Kini dia memakai gelar dan nama KMT H Projo Kusumadipura.
Sedangkan bupati Kulonprogo diwisuda untuk pertama kalinya sebagai abdi dalem. Mengingat jabatannya sebagai bupati, dia langsung mendapatkan pangkat Bupati Anom KMT H Hastahusadadipura.
Mengenai pemberian gelar sebagai abdi dalem keraton itu, HS dan Hasto sama-sama sepakat hal itu sebagai bentuk pengabdian kepada keraton dan masyarakat Jogjakarta. Mereka menegaskan tak akan menikmati manfaat yang melekat pada abdi dalem itu.
Bagi Hasto, pemberian gelar abdi dalem dari keraton itu punya dua manfaat. Pertama, manfaat untuk masyarakat. Ini bisa menjadi tonggak reaktualisasi sikap dan budi pekerti warga Jogjakarta.
Manfaat kedua, kata Hasto, yakni sesuai profesinya sebagai dokter. “Juru husada itu bisa mareni, ngayomi, dan ngayemi pasiennya. Sekarang ini banyak pasien yang mengedepankan empati pada dokter daripada terapi dokter. Sehingga, dokter perlu dilengkapi dengan hangayomi dan hangayemi,” tuturnya.
HS menegaskan, pemberian gelar dari keraton dimaknai sebagai pengabdian. “Tidaklah (untuk memperoleh gaji). Ini sebagai pengabdian saja,” kata HS.
Suami dari Tri Kirana Muslidatun tersebut juga mengaku pemberian gelar ini diberikan oleh keratin karena dia mengajukan. Dia sudah mengikuti dua kali wisuda.
Sebelumnya dia diwisuda pada 2009. Saat itu dia menjabat sebagai wakil wali kota. Dia mendapat pangkat bupati anom.
“Untuk yang pertama kali, mengajukan. Tapi, karena sudah, ya langsung diwisuda saja,” tambahnya.
Pengageng Tepas Pariwisata Keraton Jogjakarta GBPH Prabukusumo menjelaskan, pemberian gelar atau wisuda tersebut dilakukan setelah abdi dalem mengajukan permohonan. Jadi, ujarnya, pemberian gelar itu harus melalui permohonan kepada keraton terlebih dahulu.
Lantas, pihak keraton menggelar serangkaian proses internal. “Dulu, Bapak saya almarhum suwargi (Sri Sultan Hamengku Buwono IX) memutuskan pemberian gelar abdi dalem kepada seluruh PNS di DIJ. Tapi, dulu ada salah satu PNS di provinsi yang bersuara keras, mengembalikan. Karena khawatir tidak bisa mengikuti aturan sebagai abdi dalem,” tutur Gusti Prabu.
Atas pengembalian gelar abdi dalem itu, Kawedanan Pengageng Panitro Puro ini menambahkan, HB IX memutuskan hanya memberi gelar kepada PNS yang mengajukan permohonan. “Ini untuk semua pejabat. Termasuk Pak Hasto dan Pak Haryadi,” katanya.
Selain kedua kepala daerah itu, beberapa pejabat lain juga terlihat diwisuda. Di antaranya, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ Arie Yuwirin serta Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja Hadi Muhtar.
Khusus untuk Arie, dia mendapatkan pangkat riyo bupati anom. Dia menyandang gelar Nyi R Riya Kismamanggalawati.
Dalam wisuda ini diikuti abdi dalem punokawan atau abdi dalem yang bukan berstatus sebagai PNS. Jumlahnya mencapai 89 orang. Mereka antara lain merupakan pegiat Sekretariat Bersama (Sekber) Keistimewaan. (eri/amd)