KPU dan Panwaslu Sulit Peroleh Bukti
JOGJA – Masa kampanye terbuka Pemilu 2014 baru dimulai 16 Maret mendatang. Tapi, partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) sudah banyak yang melakukan kampanye terbuka.
KPU DIJ mencatat setidaknya ada dua caleg yang kedapatan berkampanye kepada calon pemilih. Temuan itu pun disikapi KPUD DIJ.
Kampanye semacam itu dapat dibubarkan paksa oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat kota dan kabupaten. Bahkan, pembubaran juga dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) .
“Kalau terindikasi melakukan kampanye terbuka, saat itu juga bisa langsung dibubarkan,” tandas Komisioner KPU DIJ Farid Bambang Siswantoro di kantor KPU DIJ kemarin (4/2).
Farid menegaskan, pembubaran paksa adalah opsi yang bisa ditempuh. Sebab, jika harus menindak dengan melalui proses pidana pemilu lewat Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) maka kasus semacam itu mudah lolos. Ini karena caleg dan parpol telah mempelajari celah yang ada.
Farid mencontohkan salah satu pidana pemilu kampanye terbuka di Alun-Alun Selatan. Saat itu ada caleg membagikan mi instan kepada peserta senam masal. Pembagian mi itu dimaksudkan sebagai ajakan untuk memilih sang caleg.
“Tapi karena unsur material dan prosedurnya tidak terpenuhi, lolos,” terangnya.
Selain pelanggaran “mencuri” start kampanye terbuka di Alun-Alun Selatan, KPU DIJ juga sempat mengawasi kegiatan nonton bareng film di bioskop XXI. Nonton bareng gratis bersama salah seorang caleg DPR RI itu diketahui ada orasi. Orasi dilakukan menjelang penonton masuk ke ruangan.
Hal itu juga lolos dari penindakan. Sebab, tak terdapat bukti material semisal alat peraga kampanye.
Pengawasan yang dilaksanakan bersama KPU dengan Panwaslu saat itu hanya mendapatkan bentuk pelanggarannya. “Untuk itu, kami (KPU dan Bawaslu) telah sepakat jika menemukan (kampanye yang melanggar aturan) akan langsung dibubarkan. Ini tindakan preventif,” imbuhnya.
Farid menambahkan, penegakan aturan dipersulit syarat penetapan pelaksana kampanye. Sesuai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 dinyatakan partai politik wajib mendaftaran pelaksana kampanye. Yakni meliputi juru kampanye, pelaksana, dan petugas.
“Padahal sampai sekarang belum ada parpol yang menyerahkan pendaftarannya,” katanya.
Persoalan bertambah sulit ketika KPU dan Panwaslu dihadapkan dengan pencurian start kampanye. Jika hal-hal itu tak terpenuhi maka sulit untuk melakukan tindakan.
“Juga tidak ada sanksi. Mereka segera mendaftarkan atau kalau tidak segera melengkapi berkas itu,” imbuhnya.
Ketua Panwaslu Kota Jogja Agus Triyatno juga mengakui sulitnya menindak pidana kasus pemilu terkait pencurian start kampanye terbuka. Panwaslu, kata dia, sudah berpengalaman melakukan hal tersebut. Tapi, akhirnya kasusnya dimentahkan Gakkumdu.
“Memang aturannya ada banyak celah yang bisa digunakan untuk itu (melakukan pencurian start kampanye terbuka),” tambah Agus.
Tindakan yang bisa dilakukan pun, sambung dia, hanya dengan membubarkan paksa. Itu jika pihaknya menemukan adanya dugaan pelanggaran dengan memanfaatkan celah peraturan yang ada.
“Setiap terindikasi kampanye terbuka, kami selalu turunkan tim untuk memantau langsung,” ungkap Agus. (eri/amd)