Ingin memberi uang kepada gelandangan dan pengemis (gepeng)? Sebaiknya pikirkan ulang keinginan tersebut. Jika tidak, sangat mungkin justru bakal kena saksi penjara atau denda jutaan rupiah. Itu seiring segera disahkannya aturan tentang gepeng oleh DPRD DIJ
Heditia Damanik, Jogja
Saat ini Pemprov DIJ sedang membuat rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penangan gepeng. Dalam pasal 22 raperda itu dinyatakan setiap orang, lembaga, atau badan hukum dilarang memberikan uang dan atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.
Pelanggaran atas pasal itu bakal dikenai denda. Dalam aturan tersebut juga dinyatakan orang yang melanggar akan dikenai hukuman kurungan paling lama sepuluh hari atau denda maksimal Rp 1 juta. Sanksi ini tercantum dalam pasal 24 ayat 5.
Kepala Dinas Sosial DIJ Untung Sukaryadi menegaskan, untuk menangani gelandangan pengemis memang tidak mudah. Butuh aturan tegas hingga ke akarnya. Yakni, melarang segala bentuk pemberian kepada gelandangan dan pengemis.
Menurutnya, pengemis tetap akan ada selama masih ada orang yang memberi. Masyarakat di Jogjakarta, kata dia, relatif peduli dan dermawan.
Tapi di satu sisi, tegas dia, hal tersebut secara tidak langsung ikut memelihara aktivitas mengemis dan menggelandang. “Ibaratnya ada gula dan ada semut. Pengemis itu pendapatannya bisa Rp 200 ribu per hari. Mungkin yang ngasih pendapatannya nggak ada setengahnya,” kata dia saat public hearing atas bahan acara nomor 3 tersebut di gedung DPRD DIJ kemarin (4/2).
Adanya sanksi tersebut, orang yang ingin memberikan uang kepada gepeng akan berpikir ulang. Mereka setidaknya akan takut kena denda.
Penegakan hukumnya siap dilakukan oleh kepolisian dan satuan polisi pamong praja. “Kuncinya memang penegakan hukum dan pengawasan. Nanti kalau ada polisi atau satpol di situ ya ditilang. Terus didenda di situ,” kata mantan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIJ tersebut.
Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 25 raperda tersebut bukan hanya menyentuh pemberi uang. Aturan itu juga menjangkau berbagai pihak.
Orang yang mengemis atau menggelandang bisa diancam hukuman kurungan selama enam minggu atau denda paling banyak Rp 10 juta. Selain itu, orang yang menggelandang dan mengemis secara berkelompok bisa dikenai hukuman kurungan selama tiga bulan atau denda maksimal Rp 20 juta.
Orang yang memperalat orang lain untuk mengemis dan menggelandang juga dapat diherat. Mereka dianggap sebagai pelaku trafficking (penjualan manusia). Hukumannya adalah hukuman penjara selama setahun dan denda Rp 50 juta.
Mereka yang mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinasi orang lain baik secara perorangan atau berkelompok untuk mengemis atau menggelandang juga dapat dikenai aturan ini. Mereka bisa dikenai hukuman penjara selama enam bulan atau denda maksimal Rp 40 juta.
Menurut Untung, raperda ini bertujuan untuk mengangkat martabat pengemis maupun gelandangan. Mereka yang terjaring dalam razia akan diassesment dan direhabilitasi.
Mereka bakal diklasifikasikan berdasarkan kondisi masing-masing. Misalnya, gelandang dan pengemis yang sakit akan dikelompokkan secara khusus untuk memperoleh perawatan. Sedangkan mereka yang masuk kategori anak-anak akan dibawa ke panti perlindungan anak-anak.
Untung mengatakan, gepeng yang berasal dari luar DIJ akan dikembalikan ke pemerintah daerah asal masing-masing. Sedangkan gepeng yang berasal dari DIJ akan diberi keahlian agar bisa bekerja dan tidak kembali ke jalanan.
Salah seorang peserta public hearing Tulus Widodo mempertanyakan pelarangan memberi uang maupun barang kepada pengemis. Menurutnya, jika memberikan sesuatu dilarang dilakukan di tempat umum maka para pengemis akan mencari lahan baru. “Mereka akan masuk ke kampung. Terlebih, apakah sudah dipikirkan jika yang memberi itu wisatawan? Apakah mereka juga akan didenda?” katanya.
Dalam public hearing tersebut banyak peserta yang menyatakan mendukung pembuatan raperda tersebut. Alasannya, saat ini banyak orang yang menjadikan mengemis dan menggelandang sebagai profesi karena bisa menghasilkan banyang uang.
Sebagian besar peserta dengar pendapat publik itu juga meminta raperda tersebut segera disahkan. Anggota Pansus Raperda Penangan Gepeng Erwin Nizar menyampaikan raperda tersebut tidak lama lagi akan disahkan. “Paling lambat minggu depan akan disahkan,” ujar politikus Golkar itu. (*/amd)