HARUS ADIL: Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kulonprogo dan Satpol PP setempat mendatangi lokasi tambak udang di Bugel, kemarin.
PANJATAN – Tambak udang di Desa Bugel dan Garongan, Kecamatan Panjatan yang berada di garis sempadan pantai didatangi staf Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Satpol PP Kulonprogo, kemarin.Meski melanggar garis sempadan pantai, sepertinya kedatangan mereka sebatas dialog dengan pemilik tambak. Sementara inspeksi di Garongan, malah tidak menjumpai pemilik tambak.Kepala Diskepenak Kulonprogo Endang Purwaningrum mengatakan, tambak udang terletak di kawasan konservasi tentu tidak diperbolehkan. Karena melanggar Perda 1/2012. “Pembuatan tambak seharusnya dibangun di lokasi sesuai peruntukannya. Ini kan masuk kawasan konservasi,” kata Endang, kemarin (4/2).Diskepenak bersama Satpol PP Kulonprogo menemukan pembuatan dua tambak udang di Pedukuhan I Bugel yang berukuran 30×45 meter. Sementara di Garongan, ditemukan tambak berukuran 1.300 meter. Tambak itu, berjarak sekitar 200 meter dari garis pantai.Kata Endang, pembuatan tambak udang melanggar zona yang ditentukan, akan merugikan masyarakat sekitar. Apalagi jika melihat dari Rencana Zonasi dan Pulau-Pulau Kecil (RZP2K), bahwa area garis sempadan pantai untuk Kulonprogo dan Bantul, memiliki jarak sampai 200 meter dari titik pasang tertinggi. Jarak itu, berbeda dengan wilayah Gunungkidul, garis sempadan pantai hanya 100 meter dari titik pasang tertinggi.Kabid Perikanan Budidaya Diskepenak, Eko Purwanto mengatakan, mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tentu pembuatan tambak udang untuk aktivitas perekonomian tidak diperbolehkan. Apalagi kegiatan itu bisa mengubah kondisi alam di garis sempadan pantai. “Ini masuk zona konservasi, hanya diperbolehkan menanam tanaman lindung,” katanya. Dia mengupayakan memanggil beberapa pihak untuk penyampaian bahwa zona itu merupakan kawasan konservasi.Meski pemerintah berupaya memberikan pemahaman kepada pemilik tambak udang agar tidak memanfaatkan kawasan konservasi, tak sedikit dari mereka yang mengeluhkan sikap pemerintah. Sebab, penegakan perda juga harus berlaku di tempat lain. “Kami tak keberatan dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah selama penerapannya berlaku untuk semua warga pemilik tambak. Jangan hanya di Bugel, tetapi juga di wilayah barat dan timur Bugel,” ujarnya.Seharusnya, penegakan perda harus dilakukan secara keseluruhan. Pemkab harus memberlakukan zona larangan tidak sepotong-potong. Selain itu, ia juga belum bisa memastikan kerugian yang dialami jika nanti rencana penghentian tambak mulai dilakukan. Sebab, selama ini ia telah mengeluarkan biaya pembuatan tambak hingga Rp 30 juta. (fid/iwa)