MUNGKID – Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Magelang Susilo oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada 13 Januari berbuntut. Kuasa Hukum Susilo, Wasit Wibowo SH mengajukan gugatan pembatalan pemberhentian Ketua DPRD ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Gugatan bernomor register 012/G/2014/PTUN/Smg tersebut sudah diajukan pada 3 Februari 2014.Wasit meminta PTUN membatalkan dua Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan gubernur, terkait pemberhentian Susilo menjadi anggota dan pemberhentian Susilo menjadi Ketua DPRD. Dua surat keputusan yang dimaksud adalah Keputusan Gubernur Jateng Nomor 170/133 tahun 2013 tertanggal 20 Desember tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Magelang atas nama Susilo. Surat keputusan yang kedua, SK Gubernur 170/4 tahun 2014 tentang peresmian pemberhentian ketua DPRD masa bakti 2009-2014 tertanggal 13 januari lalu.”Kedua surat itu tidak memenuhi persyaratan secara adminstrasi dan diusulkan pejabat Plt ketua DPRD yang tidak memiliki kewenangan dan melanggar prosedur yang berlaku. Maka harus dibatalkan,” jelas Wasit, ditemui di sela kedatangannya di Aula Polres Magelang, kemarin (4/2).Pria berbadan kurus ini juga meminta ke PTUN, keputusan dan kebijakan politis yang dikeluarkan Plt Ketua DPRD Kuswan Hadji dinyatakan batal demi hukum. Alasannya, jabatan Plt ketua DPRD saat mengeluarkan kebijakan tidak mempunyai ketentuan berdasar undang-undang.Wasit juga menyatakan, waktu keluarnya surat keputusan dari gubernur tidak tepat. Karena, surat keputusan keluar saat gugatan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Mungkid masih berlangsung. Sehingga, belum memiliki kekuatan hukum tetap. “Gugatan di PN diajukan penggugat (Susilo, Red) pada 21 November 2013 dan diputus PN pada 17 Januari 2014. Sedangkan SK Gubernur tentang pemberhentian penggugat sebagai anggota DPRD tertanggal 20 Desember 2013 dan tanggal 13 Januari 2014,” paparnya.Dikatakan, sesuai UU 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Juncto PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD pengusulan pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan parpol, disertai salinan putusan pengadilan. Di mana putusan pengadilan negeri itu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam anggota parpol yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan.”Sesuai yang tertera dalam Pasal 109 Ayat 3 Huruf c dan Pasal 102 Ayat 2 Huruf h. Kedua SK jelas cacat secara yuridis. Sulit dipercaya, karena gubernur yang baru itu cerdas,” sindirnya.Selain belum berkekuatan hukum tetap, Wasit menilai usulan pemberhentian dikeluarkan Plt Ketua DPRD Kuswan Hadji. Di mana, Kuswan dinilai tidak berhak memimpin DPRD setelah Susilo menyatakan aktif di DPRD pada 11 November 2013 pascamaju sebagai calon Bupati Magelang. Hal lain yang menjadi ganjalan terkait SK Gubernur adalah tidak kuorumnya rapat paripurna DPRD dengan agenda pergantian ketua DPRD Kabupaten Magelang. Rapat internal tentang pemberhentian ketua DPRD (Susilo) pada 8 Januari hanya dihadiri 23 orang dari 44 anggota.”Sebenarnya anggota DPRD berjumlah 50 orang. Artinya, enam anggota lainya dianggap tidak ada. Mestinya yang hadir sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD. Maka rapat paripurna dimaksud tidak memenuhi kuorum,” bebernya.Menanggapi itu, Plt ketua DPRD yang mengajukan pemberhentian Ketua DPRD Kuswan Hadji mengaku tidak tahu gugatan yang diajukan ke PTUN. Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Magelang itu belum mendengar kalau Kuasa Hukum Susilo menggugat kebijakan yang dikeluarkan Kuswan.Dengan alasan begitu, Kuswan belum mau menanggapi. Begitu dirinya mengetahui lebih jelas permasalahan yang diajukan ke PTUN, barulah Kuswan akan berkomentar.”Saya belum tahu masalahnya. Jadi belum menanggapi,” sergah Kuswan.Terpisah, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkab Magelang Zuchruf Isworo menanggapi normatif gugatan yang diajukan Wasit Wibowo.Menurut Zuchruf, Pemkab Magelang tidak ada kaitanya dengan gugatan tersebut.”PTUN kan ditujukan ke gubernur. Jadi para pihaknya adalah penggugat dan gubernur. Apapun hasil PTUN, semua pihak harus menghormati dan menjalankan sepanjang sudah berkekuatan hukum tetap,” katanya.Kini, Pemkab Magelang fokus pada pembahasan kebijakan dengan DPRD yang dipimpin Saryan Adi Yanto.J”APBD jelas menjadi prioritas utama. Karena menyangkut kepentingan masyarakat,” dalihnya.(ady/hes)