berencana mengajukan koreksi ke Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Ini terkait standar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah sejahtera tapak (RST). Hal itu juga untuk mengejar tingkat kebutuhan perumahan atau backlog.Ketua DPD REI DIJ Remigius Edi Waluyo mengutarakan secara nasional kebutuhan perumahan bisa mencapai 700 hingga 800 ribu. REI sendiri hanya bisa menyediakan sekitar 135 ribu rumah per tahun. Di DIJ sendiri, kebutuhan perumahan mencapai 100 ribu. “Untuk RST sendiri dalam setahun paling hanya sekitar 1.000 unit yang bisa dibangun,” jelasnya kemarin (5/2).Remigius mengatakan para pengembang mengaku kesulitan untuk membangun RST. Kondisi tersebut JOGJA – Melihat kondisi yang sudah tidak wajar lagi, DPD Real Estate Indonesia (REI) DIJ disebabkan harga bangunan yang terus meningkat, begitu pula harga tanahnya. Terlebih untuk RST, harganya sudah dipatok sebesar Rp 88 juta. Menurutnya harga tersebut harus dikoreksi. Di DIJ sendiri diperkirakan untuk RST harga idealnya diatas Rp 100 juta. “Kalau tidak, pemenuhan target tidak akan tercapai,” jelasnya.Harga RST yang dipatok Rp 88 juta tersebut, berdasarkan patokan harga tanah Rp 100 ribu per meter. Tetapi, jelas Remigius, di wilayah DIJ sudah sulit mencari harga tanah sebesar itu. Kalaupun ada, agak jauh dari wilayah perkotaan. Sementara itu developer juga harus lebih teliti dengan mempertimbangkan ketersediaan air dan jangkauan listrik. “Memasukkan listrik dan air dengan biaya developer sendiri, seperti untuk tiang atau trafo listriknya,” ungkapnya.Makanya DPD REI DIJ sudah mengadakan pembicaraan dengan Kemenpera untuk mengkoreksi harga jual RST. Dalam membangun RST sendiri, pihaknya juga meminta kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah daerah setempat. Seperti untuk kemudahan proses perizinan supaya bisa menekan harga. “Berbeda dengan perumahan komersial, untuk RST sudah bebas PPN,” terangnya.Dirinya menambahkan RST yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini sulit dikembangkan di DIJ karena persoalan klasik, maslah harga tanah. Aturan tentang kawasan berimbang juga sulit untuk diwujudkan. Jika dulunya aturan dalam satu kawasan, kini bisa dalam satu kabupaten atau kota. “Untuk membangun kawasan berimbang memang agak sulit karena harga tanah itu,” tuturnya. (pra/ila)