JOGJA– Menjelang Pemilu 9 April 2014, tak hanya spanduk calon legislatif (caleg) yang merusak pemandangan.
Spanduk-spanduk calon presiden (capres) juga mulai menyebar di beberapa titik strategis di Kota Jogja. Keberadaan spanduk sejumlah capres itu semakin menambah daftar panjang sampah visual yang tidak tertangani dengan baik.
Di antara spanduk-spanduk capres itu, juga ada spanduk bergambar Wali Kota Depok Jawa Barat, Nur Mahmudi Ismail. Wajah Nur Mahmudi yang masuk bursa capres internal PKS itu terlihat di perempatan Jalan Kenari tak jauh dari kompleks Balai Kota Timoho.
Lalu, pertigaan Kebun Binatang Gembira Loka, perempatan Jalan Lingkar Utara Gejayan, pertigaan UIN Sunan Kalijaga , dan perempatan Kentungan Jalan Kaliurang.
Menyikapi itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DIJ mengakui belum dapat ditertibkan. Selain itu, Bawaslu juga kesulitan menertibkan karena belum adanya calon presiden (capres) yang ditetapkan KPU.
“Itu sebenarnya wewenang dari Satpol PP. Karena, sampai sekarang belum ada aturan mengenai spanduk capres,” tandas Ketua Bawaslu DIJ Mohammad Najib kemarin.
Ia mengatakan, kehadiran spanduk seseorang untuk maju di capres, sebenarnya sudah banyak. Termasuk iklan media cetak, televisi, dan elektronik lain.
Senada dengan Najib, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jogja Agus Triyatno menambahkan, penertiban spanduk capres belum bisa dilakukan. Ini karena spanduk-spanduk itu belum termasuk alat peraga kampanye (APK). “Tapi, Satpol PP bisa dengan menegakkan perda pemasangan spanduk tak berizin,” tambahnya.
Sesuai aturan, baru kampanye caleg saja yang sudah diatur. Ini merujuk UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.
Sesuai pasal 83 dinyatakan, kampanye pemilu legislatif dimulai tiga hari setelah partai ditetapkan secara resmi sebagai peserta pemilu dan berakhir saat dimulainya masa tenang. Sedangkan untuk capres, KPU memang belum membuat payung hukumnya. (eri/kus)