Kecelakaan Kerja di Kota Naik
JOGJA – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertans) Kota Jogja punya pesan khusus untuk pemilik dan pengelola perusahaan. Instansi tersebut meminta seluruh perusahaan tidak melihat buruh hanya sebagai mesin produksi.
Mereka harus mengedepankan sisi kemanusiaan dalam memandang buruh. Terutama dari aspek perlindungan, kesehatan, dan keselamatan.
Kepala Dinsosnakertrans Kota Hadi Muhtar mengatakan, peringatan ini bersifat wajib. Sebab, pemerintah sudah mensosialisasikan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Selain itu, pengusaha harus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan. Hal ini dapat mengurangi kecelakaan kerja. Terlebih, kecelakaan kerja yang terjadi di Kota Jogja menunjukkan grafik meningkat.
“Saya minta tidak ada lagi perusahaan melihat buruh sebagai mesin produksi. Harus mengedepankan K3. Jika nantinya perusahaan tidak melaksanakan K3, sanksi tegas diberikan,” terang Hadi usai upacara Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2014 di Hotel Inna Garuda Jogjakarta kemarin (5/2).
Khusus di Kota Jogja, persentase angka kecelakakan menunjukkan peningkatan dalam rentang dua tahun terakhir. Pada 2012 tercatat ada 25 kasus. Sedangkan sepanjang 2013 tersapat sebanyak 67 kasus.
Data tersebut perlu disikapi serius. Untuk menekan angka kecelakan kerja wajib diterapkan K3.
“Paling banyak angka kecelakaan karena kurang sadarnya pekerja menaati K3. Mereka tidak menggunakan kelengkapan saat bekerja,” tuturnya.
Menurut Hadi, pegawai pengawas atau personel yang ikut mengawasi pelaksanaan K3 juga sangat dibutuhkan. Selama ini jumlah pegawai pengawas tidak sebanding dengan objek pengawasan.
Jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan di Kota ada lima. Sementara jumlah perusahaan yang terdaftar di dinsosnakertrans sebanyak 1.300 perusahaan.
“Tentunya melihat angka tersebut tidak sebanding dengan objek pengawasan dan banyak objek pengawasan yang tidak terjangkau,” jelasnya.
Untuk itu, dia meminta adanya inisiatif dari perusahaan untuk memiliki personel khusus. Mereka bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan K3 di perusahaannya.
Melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dinyatakan ada sejumlah sanksi kepada perusahaan yang tidak melaksanakan K3. Sanksi itu antara lain pembinaan, peringatan, sampai pencabutan izin usaha.
Di sisi lain, data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jogjakarta menyebutkan sampai Desember 2013 tercatat sekitar 133 ribu tenaga kerja yang terdaftar. Mereka berasal dari 2.909 perusahaan.
Untuk perusahaan di DIJ, tercatat ada sekitar 3.500 perusahaan. Diperkirakan, baru sekitar 25 persen pekerja formal di DIJ mengikuti program BPJS ketenagakerjaan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jogjakarta Heru Prayitno mengatakan, di DIJ ada 1,8 juta pekerja. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen adalah pekerja informal.
Menurutnya, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam BPJS ketenagakerjaan. Tentunya program yang dilaksanakan disesuaikan kemampuan perusahaan seperti BPJS tenaga kerja dari besar, menengah, kecil, dan mikro.
“Tentunya BPJS bisa diakses oleh masyarakat dengan mengedepankan sisi kemanusiaan dan kemampuan persuhaan,” ucapnya. (hrp/amd)