Penjaringan Aspirasi Terkait Hukum DPD RI ke Kejati DIJ
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Jogjakarta Muhammad Afnan Hadikusumo punya pandangan mengenai kewenangan kejaksaan. Dia menegaskan korps adhyaksa dan kepolisian seyogianya diberi kewenangan menyadap.
Ahmad Riyadi, Jogja
Seorang lelaki berkumis tebal terlihat berjalan keluar dari kantor Kejati Jogjakarta. Mengenakan batik berwarna cokelat, lelaku itu menebar senyum kea rah sejumlah wartawan yang berada di depan kantor tersebut.
Lelaki itu adalah Afnan Hadikusumo. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Jogjakarta baru saja bertemu dengan Kepala Kejati DIJ Suyadi SH dalam rangka jaring aspirasi mengenai revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dia menyatakan kejaksaan perlu diberi kewenangan lebih luas. Termasuk kewenangan untuk melakukan penyadapan. Bahkan, kepolisian juga perlu diberi kewenangan serupa.
Tujuan pemberian kewenangan tersebut adalah agar kejaksaan dapat bekerja maksimal ketika melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor). Termasuk saat menangani tindak pidana pecucian uang (TPPU).
“Seharusnya kejaksaan memang diberikan kewenangan penyadapan sama seperti KPK. Tapi, penyadapan itu dilakukan khusus terkait dugaan korupsi dan pencucian uang,” kata Afnan kemarin (5/2).
Namun, kata dia, pelaksanannya perlu perangkat aturan yang detail. Ini untuk menghindari penyalahgunaan penyadapan oleh kejaksaan.
Afnan mengusulkan supaya ada lembaga khusus yang mengawasi penyadapan tersebut. “Ini untuk menghindari penyelewengan. Jangan sampai urusan pribadi juga ikut disadap,” terang dia.
Pernyataan Afnan tersebut sejalan dengan harapan Kejati Jogjakarta. Lembaga adhiyaksa itu ingin diberikan kewenangan penyadapan. Sebab, saat melakukan penyelidikan dan penyidikan tak jarang kejaksaan menemukan kendala.
Aspirasi yang disampaikan kejati ini akan disampaikan dalam forum resmi DPD RI yang dipimpin Irman Gusman. Selanjutnya, aspirasi itu bakal diteruskan ke Panitia Pembuat UU.
“Saat ini negara kita dalam kondisi darurat korupsi. Sehingga, aparat penegak hukum kepolisian dan kejaksaan perlu diberikan kewenangan seperti KPK agar mereka dapat maksimal dalam memberantas korupsi,” tandas kader Muhammadiyah ini.
Selain penyadapan, Kejati Jogjakarta ingin diberi keleluasaan mengusut dugaan korupsi. Sebab, selama ini kejaksaan merasa tersandera dengan UU KUHP ketika akan mengusut dugaan korupsi dan TPPU.
“Selama ini kejaksaan harus melalui tahapan penyelidikan, baru kemudian naik ke penyidikan. Sedangkan KPK langsung penyidikan,” tambahnya.
Dalam pertemuan itu, pejabat tinggi Kejati DIJ juga menyampaikan aspirasi agar penanganan tindak pidana korupsi dan TPPU yang dilakukan kejaksaan diatur dalam UU khusus atau lex specialis. Penanganan bukan didasarkan pada KUHP. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih antara regulasi UU KUHP dengan UU Tipikor, TPPU, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Masukan Kejati DIJ tersebut sangat bagus supaya pemberantasan korupsi bisa maksimal,” jelas Afnan.
Kasi Penkum Kejati DIJ Purwanta Sudarmaji mengakui Kejati DIJ memang sering mengalami kendala ketika mengusut dugaan korupsi. Misalnya, kejaksaan tidak bisa melakukan penyadapan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat korupsi. Mereka juga tidak dapat melakukan pencekalan secara langsung, penyitaan, dan lain sebagainya.
Sebaliknya, lembaga KPK diberikan kewenangan penuh ketika akan mengusut korupsi. “Jika kejaksaan diberikan kewenangan sama seperti KPK maka penuntasan perkara korupsi bisa lebih cepat,” kata Purwanta. (*/amd)