PEMANTAU INDEPENDEN: Bupati Bantul Sri Surya Widati dan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Dr Yanto, SH, MH saat menghadiri launching Forpi kemarin (6/2).
BANTUL – Bantul kini memiliki Forum Pemantau Independen (Forpi). Keberadaan lembaga independen tersebut diantaranya berfungsi melakukan monitoring pelaksanaan penandatanganan pakta integritas seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada Mei tahun lalu.Anggota Forpi berjumlah tujuh orang. Mereka adalah Abdul Kholik Syifa’, Suwandi Danu Subroto, Zani Harahap, Kadari, Wagino, Irwan Suryono, dan Maryanto Rodzali. Mereka dari berbagai unsur elemen masyarakat. Diantaranya terdapat tokoh masyarakat, pengusaha, akademisi, hingga kalangan pegiat antikorupsi. “Harapannya jelas akan membantu pemkab, termasuk inspektorat,” terang Kepala Kantor Inspektorat Bambang Purwadi usai launching Forpi digedung Parasamya kemarin (6/2).Itu karena Forpi berwenang melakukan pemantauan internal. Hasil pengawasan Forpi akan direkomendasikan kepada bupati melalui kantor Inspektorat. Sebab, tak jarang inspektur kerap menemukan sejumlah kendala hubungan personal ketika memeriksa pejabat SKPD yang lebih senior. “Seperti rasa sungkan,” ucapnya.Nantinya, Forpi akan berkantor di salah satu ruangan di Kantor Inspektorat. Bambang menerangkan, sejak beberapa bulan lalu pihaknya telah melakukan survei di berbagai daerah,termasuk diantaranya di Kota Bandung. “Di Bandung Kantor Forpi gabung dengan Inspektorat,” jelasnya.Seluruh anggota Forpi akan mendapatkan gaji per bulan Rp 1 juta. Anggaran tersebut bersumber dari APBD. Setelah setahun keberadaan Forpi akan dievaluasi. “Pembentukan Forpi melalui SK Bupati nomor 75 tahun 2014,” ungkapnya.Seorang anggota Forpi Suwandi menilai pembentukan Forpi diperlukan. Itu dilakukan untuk perbaikan internal pemkab, meskipun Forpi sendiri merupakan alat pemerintah. “Kalau dilakukan dengan ikhlas dan dewasa insyaallah Forpi akan ada kontribusinya,” tandasnya. (zam/ila)