MALIOBORO PADAT: Rencana Pemkot Jogja menjadikan Malioboro menjadi kawasan pedestrian tampaknya tidak mudah. Selain banyak pusat perbelanjaan, juga bakal muncul hotel-hotel baru di sekitar kawasan tersebut.
JOGJA – Upaya Pemkot Jogja menjadikan Malioboro sebagai kawasan pedestrian, sepertinya bakal menghadapi rintangan besar. Salah satunya adalah banyaknya wisatawan yang bakal menginap di sekitar ikon wisata Jogjakarta tersebut.
Dalam beberapa tahun mendatang, diprediksi, wisatawan yang menginap di sekitar Malioboro bakal membeludak. Ini terlihat dari jumlah permohonan izin baru untuk hotel di kawasan itu. Akibatnya, sangat sulit untuk menghindari kendaraan besar atau bermotor tak lewat Malioboro sekadar untuk mengantarkan tamu hotel.
Kawasan yang disebut ring satu itu masih menjadi incaran investor untuk membangun hotel. Ring satu terdapat di tiga kecamatan, yaitu Gedongtengen, Gondomanan, dan Danurejan. Dari ketiga kecamatan itu, Gedongtengen menjadi kecamatan tertinggi daerah incaran pembangunan hotel.
Data Dinas Perizinan (Dinzin) Kota Jogja ada 21 permohonan izin yang telah masuk di kecamatan yang hanya memiliki luas 0,92 kilometer persegi itu. “Gedongtengen memang tertinggi,” kata Kepala Bidang Pelayanan Dinzin Kota Jogja Setiyono, kemarin (6/2).
Soal permohonan izin untuk 21 hotel itu, Setiyono menampik semuanya hotel baru. Menurut dia, sebagian adalah hotel atau tempat penginapan yang sebelumnya ilegal atau tak berizin. “Kalau jumlahnya yang baru saya belum mengecek dengan detail,” kilahnya.
Selain ada 21 permohonan izin hotel di Gedongtengen, sampai kemarin ada peningkatan permohonan sehingga total ada 106 izin pembangunan yang diajukan investor. Rinciannya, di Gondokusuman 15 unit, Mergangsan 11 unit, Mantrijeron 10, unit dan sisanya tersebar di delapan kecamatan lain.
“Hanya Kecamatan Kotagede dan Kraton yang tidak ada pengajuan. Kalau Kraton memang tidak diperbolehkan ada hotel, sedangkan Kotagede mungkin karena lahan di sana sudah padat permukiman,” paparnya.
Terhadap tingginya permohonan izin hotel itu, Setiyono mengatakan, bakal memberlakukan syarat dengan ketat. Tetapi sampai awal Februari ini, pihaknya telah mengizinkan 29 permohonan dari investor. “Ada kajian ketat untuk perizinan hotel,” lanjutnya.
Tingginya permohonan pembangunan hotel di kawasan ring satu itu membuat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bereaksi. Mereka mengingatkan Pemkot Jogja konsisten dengan komitmen bersama memecah konsentrasi wisatawan di Malioboro.
“Kalau pemkot konsisten dengan komitmen tersebut, kami yakin izin (hotel baru) untuk kawasan ring satu akan diperketat,” ungkap Sekretaris PHRI DIJ Deddy Eryono Pranowo.
Deddy juga menilai, rencana revitalisasi Malioboro menuju kawasan pedestrian, artinya melarang kendaraan bermotor melewati jalan tersebut. Tetapi jika pemkot masih membuka keran seluas-luasnya izin pembangunan hotel di Malioboro, sama saja tak efektif.
“Jalan-jalan sekitar Malioboro bisa macet. Parkir kendaraan tamu hotel dengan wisatawan yang akan berkunjung ke Malioboro akan menumpuk di akses menuju Malioboro,” katanya
Deddy pun menyarankan agar pemkot membangun infrastruktur terlebih dulu sebelum mewujudkan Jalan Malioboro sebagai kawasan pedestrian. Terutama tempat parkir untuk kendaraan besar yang sampai dengan saat ini belum jelas di mana. Menurut dia, itu akan membuat kepadatan lalu lintas di Malioboro saat musim liburan terurai.
“Jadi jelas parkirnya di mana. Kendaraan wisatawan tidak harus memutar Malioboro sampai delapan kali untuk mencari tempat parkir,” kritiknya. (eri/abd)