BANTUL – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) berencana melakukan evaluasi internal. Terutama pada bidang pembangunan sarana infrastruktur dan jalan. Itu menyusul adanya sejumlah rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan tujuan tertentu.Kepala DPU Bantul Heru Suhadi mengatakan seluruh rekanan yang bertanggungjawab atas pembangunan sarana infrastruktur dan jalan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK. Yakni perbaikan dan pengembalian kelebihan bayar senilai Rp 2,8 miliar ke kas daerah. “Perbaikan-perbaikan (atas kerusakan) itu tidak fatal,” terang Heru saat ditemui di komplek gedung Parasamya kemarin (6/2).Heru mengakui ada regulasi baru yang harus dipenuhi. Regulasi itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari situ, tak mengherankan jika banyak proyek pembangunan di lingkungan DPU pada tahun lalu mendapatkan sorotan dari BPK. “Kalau seperti itu ya apa boleh buat. Pemeriksaan BPK sekarang lebih detail dan itu lebih bagus,” ujarnya.Meski begitu, Heru menargetkan pada tahun depan tidak akan ada pengembalian kelebihan bayar maupun perbaikan sarana infrastruktur karena adanya sorotan dari BPK. “Adanya pembenahan karena bukan disengaja atau bagaimana, ungkapnya.Karena itu, lanjutnya, DPU tidak akan mem-blacklist rekanan-rekanan yang proyek pengerjaannya pada tahun lalu mendapatkan sorotan. Berdasar pengalaman sebelumnya, DPU belum pernah sekalipun mengeluarkan rapor merah kepada rekanan.Ketua Pansus LHP BPK Aslam Ridlo mengatakan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), tak terkecuali DPU telah menindaklanjuti rekomendasi BPK. Menurutnya SKPD tinggal punya waktu seminggu lagi untuk menuntaskan seluruh rekomendasi. “Karena pada tanggal 12 sudah kita gelar rapat paripurna Pansus,” tandasnya. (zam/ila)