Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ menerima banyak keluhan terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang efektif berlaku per 1 Januari 2014. Petinggi lembaga itu pun memberi respons.HERI SUSANTO, JogjaProgram JKN resmi efektif berlaku per 1 Januari lalu. Hingga kini pelaksanannya masih belum begitu dipahami masyarakat.Banyak masyarakat yang masih kebingungan. Terutama bingung dalam membedakan program JKN dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Selain itu, saat berobat ke penyedia pelayanan kesehatan (PPK) pun masyarakat masih kerap merasa diping-pong.Itu karena staf layanan di rumah sakit atau PPK lainnya memilih menyuruh pasien mengurus ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau kantor pelaksana Jamkesda. Akibatnya, bukannya segera mendapatkan pelayanan, tapi pasien malah dibuat kebingungan.Temuan tersebut menjadi perhatian ORI. Apalagi di lapangan masih muncul layanan yang terkesan diskriminatif antara pasien BPJS dengan Jamkesda. “Ada pasien Jamkesda yang menggunakan JKN. Ini kan perlu sinkronisasi di lapangan,” tandas Komisioner ORI Bidang Penyelesaian Laporan Budi Santosa kemarin (8/2).Budi mengungkapkan, pasien JKN banyak yang mengeluh karena tak lagi dijamin untuk pelayanan beberapa jenis obat. Padahal, saat di Jamkesda, mereka mendapatkan jaminan tersebut. “Kondisi itu membuat masyarakat dirugikan,” sesal mantan direktur LBH Jogja ini.Menyikapi sejumlah temuan itu, ORI bakal menindaklanjuti dengan memanggil pengelola BPJS, pemprov, pemkot, dan pemkab se-DIJ. Diharapkan dari pertemuan itu ke depan, pelaksanaan program JKN dan Jamkesda tidak saling tumpang tindih. Dengan demikian, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang optimal. “Petugas atau staf di rumah sakit harus paham dulu. Jadi, kalau ada pasien tanpa Jamkesda atau JKN, mereka diarahkan ke mana?” imbuhnya.Senada Plt Kepala Perwakilan ORI DIJ Budhi Masthuri SH memastikan segera mengirimkan ke sejumlah pihak terkait. Termasuk pemprov, pemkot, dan pemkab se-DIJ.Harapan dari koordinasi antara pemerintah daerah dengan pengelola BPJS ditemukan formulasi khusus dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat saat berobat guna mendapatkan pelayanan kesehatan. “Kami juga akan minta penjelasan terkait kriteria miskin,” lanjutnya.Program JKN dan Jamkesda diharapkan memudahkan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Harapannya hal tersebut disosialisasikan kepada sejumlah rumah sakit dan PPK lainnya.Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia (UII) dr Sunarto Mkes menegaskan, masyarakat mestinya hanya mendapatkan layanan. Mereka tak harus memikirkan soal klaim atau hal lain terkait administrasi ke BPJS dan pelaksana Jamkesda. “Jangan persulit pasien dengan urusan biaya dan lainnya. Itu urusan BPJS dan pemerintah,” tandas mantan anggota Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Provinsi DIJ Periode 2005-2008. (*/amd)