BANTUL – Konflik di internal jajaran Pemkab Bantul rupanya semakin memanas. Itu menyusul langkah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul Kandiawan yang tetap bergeming dan menolak mencabut laporannya terhadap mantan Kepala Bagian Hukum Setda Andhy Soelistyo ke Polres Bantul.Kandiawan mempolisikan Andhy dengan tuduhan telah memalsukan nomor peraturan bupati dan surat keputusan (SK) bupati Bantul terkait hibah Persiba Bantul.Terkait laporannya itu, Kandiawan menginformasikan sudah diperiksa penyidik polres dalam kapasitasnya sebagai pelapor pada pekan lalu. Selama pemeriksaan itu, ia mengaku dicecar dengan 32 buah pertanyaan.”Pertanyaannya seputar beberapa materi yang kita laporkan. Pemalsuan nomor dan tanggal Peraturan Bupati Bantul No 1/2011, SK Bupati Bantul No 16.b / 2011, dan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) 2011. Juga surat kuasa penandatanganan NPHD dari bupati kepada wakil bupati,” urai Kandiawan kemarin (9/2).Menurut dia, terlapor Andhy harus bertanggungjawab atas penomoran sejumlah regulasi yang berkaitan dengan pengucuran dana hibah Persiba pada tahun anggaran (TA) 2011 tersebut.Sebab, saat itu Andhy, tuding Kandiwaan, menjabat Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Bantul.”Ketika bupati menandatangani perbup atau SK tersebut pasti belum ada nomor dan tanggalnya,” tuding birokrat yang rajin mengawal mantan Bupati Bantul Idham Samawi menjalani pemeriksaan di Kejati DIJ meski bertepatan dengan jam kerja.Adapun kecurigaan Kandiawan terletak pada lembaran NPHD. Selain secara fisik dianggap banyak kejanggalan, dia beralasan lembaran NPHD hibah TA 2011 ada dua buah.Pertama, ditandatangani pada 3 Januari 2011, dan satunya diteken pada 4 Januari 2011. Dari dua NPHD itu, Kandiawan mengklaim NPHD yang asli adalah yang tertanggal 3 Januari 2011.Kapolres Bantul AKBP Surawan membenarkan penyidiknya telah memeriksa Kandiawan. Meski begitu, mantan Kasubdit IV/Danateror Bidinvestigasi Densus 88 Anti Teror Mabes Polri ini belum membaca berita acara pemeriksaan (BAP) Kandiawan.”Minggu depan, kami akan gelar perkara untuk langkah-langkah pemeriksaan berikutnya,” janjinya.Di sisi lain, Sekretaris Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) Rino Caroko menilai laporan Kandiawan tersebut justru menguatkan dugaan Bupati Bantul Sri Surya Widati dan Wakil Bupati Sumarno turut bertanggungjawab atas pengucuran dana hibah senilai Rp 12,5 miliar tersebut.Rino menuding langkah Kandiawan dapat dikategorikan sebagai upaya menghalangi penyidikan sekaligus mengaburkan substansi perkara dugaan korupsi hibah Persiba. Dengan adanya laporan Kandiawan itu berpotensi menyeret bupati dan wakil bupati dalam pusaran kasus Persiba.”Meski tak menggunakan dana hibah, tapi bupati dan wakil bupati turut bertanggung jawab dengan pengucuran hibah tersebut,” ungkapnya.Menurut dia, mantan Bupati Bantul HM Idham Samawi dan bekas Kakanpora Bantul Edy Bowo Nurcahyo menjadi tersangka karena harus bertanggung jawab dengan penggunaan anggaran hibah. Dari penyidikan kejati diketahui ada sejumlah penggunaan hibah menyimpang dari aturan dan NPHD.”Pada tataran kebijakan ya mereka (bupati dan wakil bupati). Mereka bisa dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 UU No 31/1999 junto UU No 20/2001 tentang perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. Sudah tahu penggunaan hibah melanggar permendagri, tapi masih saja ditandatangani,” tegasnya.Karena itu, Rino mendesak kejati mengusut tuntas perkara ini dengan memeriksa secara intensif bupati dan wakil bupati Bantul. Itu dengan catatan setelah berkas dua tersangka dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jogjakarta.”Biar berkas kedua tersangka ini diselesaikan dulu,” paparnya. (zam/kus)