JOGJA – Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja siap membantu Kejari Jogja mengusut dugaan korupsi yang dilakukan staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Jogja. Kasus ini melibatkan dua pegawai yakni Sardjijana dan Sri Sardono Darmosudibyo.Forpi komitmen membantu penegak hukum. Mereka siap mengumpulkan informasi secara lengkap, rinci, dan komprehensif.Koordinator Forpi Kota Jogja Winarta Hadiwiyono mengatakan, dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 84 juta tersebut tentunya menjadi pertaruhan nama baik Pemkot Jogja. Meski menampar wajah disparbud, diakuinya, proses transparansi lembaga tersebut perlu dilakukan dalam menegakan hukum. “Kita komitmen membantu penegakan hukum karena bagian dari pakta integritas. Bentuk dukungan menegakan hukum dengan memberikan data dan informasi yang diperlukan perlu dicatat kami tidak masuk dalam kerangka penyelidikan karena bukan ranah kami,” tegas Winarta kemarin (9/2).Forpi akan mencari informasi dan data yang menyebabkan kasus tersebut terjadi. Mereka akan mencermati berbagai aspek termasuk kemungkinan lemahnya sistem pengawasan atau lemahnya pengendalian di internal pemkot.Hal ini merupakan tugas Forpi dalam melakukan pencegahan pelanggaran integritas. Dari informasi tersebut diharapkan dapat dilakukan analisis yang menghasilkan merumuskan untuk mencegah kasus korupsi tersebut tak terulang kembali.Forpi juga meminta penegak hukum mengusut kasus dugaan korupsi tersebut hingga tuntas. Dengan demikian, tidak ada lagi kasus serupa terjadi di kemudian hari dengan memanipulasi nama orang.Seharusnya setiap PNS atau pejabat memiliki informasi ikut membantu penegak hukum dengan memberikan informasi. Sebab, dalam sumpah jabatan PNS ada pakta integritas. “Jangan sebaliknya menutup-nutupi informasi. Ini juga untuk kebaikan dan transparasi serta pelayanan publik kepada masyarakat yang jujur,” ungkapnya.Winarta berharap Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti juga memberikan perlindungan terhadap pegawainya yang menjadi wistle blower. Dengan demikian, komitmen dalam memberantas koruspi dapat dilakukan dengan bersinergi antara pegawai SKPD dengan kepala daerah. “Sehingga perlindungan kepada saksi dan pemberi informasi benar-benar diberikan,” jelasnya.Bersama lima anggota Forpi, Winarta akan memantau jalannya persidangan. Itu ditempuh guna mencermati dugaan kasus serupa di intansi lain. Termasuk pemalsuan nama yang potensial menjadi celah korupsi. “Kita akan cek apakah yang orang bilang pekerjaan ’membatik’ memang terjadi atau tidak. Fungsi Forpi sudah jelas, sebagai bagian mnengawal pakta integritas untuk membantu tugas wali kota dengan memberikan rekomendasi,” ujarnya.Menurut Winarta, dengan memiliki zona integritas maka wajib hukumnya tidak ada toleransi tergadap korupsi dengan jumlah berara pun dan dalam bentuk apapun. Forpi siap menerima aduan atau informasi terkait penyimpangan yang melibatkan PNS di pemkot. “Kita menjamin kerahasian dan perlindungan kepada pelapor,” jelasnya. (hrp)