JOGJA – Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Jogja mengambil sikap tegas terkait izin proyek galian pemasangan kabel optik. Instansi di lingkungan Pemkot Jogja tersebut memutuskan menghentikan sementara izin proyek galian pemasangan kabel optik.
Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk respons pemkot terkait keluhan masyarakat. Terutama keluhan yang menyebutkan penolakan wilayahnya dilalui proyek galian optik.
Kepala Dinas Kimpraswil Kota Jogja Toto Suroto menegaskan, izin proyek galian kabel optik dihentikan hingga ada kebijakan baru. Yakni, kebijakan menyangkut revisi peraturan wali kota (perwal).
Dia berharap ada aturan yang lebih ketat tentang penggalian kabel. Perwal yang ada dapat direvisi.
Toto menegaskan hingga saat ini belum ada izin baru yang dikeluarkan instansinya untuk provider guna melakukan galian kabel optik. Hanya provider yang mengajukan izin pada 2013 yang masih diperbolehkan menjalankan proyek.
“Pengerjaan penggalian mendapatkan pengawasan ketat dari kami. Mulai dari rambu-rambu pengaman sampai pengembalian ruas jalan yang maksimal kami lakukan pengawasan,” terang Toto kemarin (10/2).
Toto menegaskan, penghentikan sementara pemberian izin itu hanya berlaku untuk galian optik. Penghentikan izin tidak berlaku untuk galian saluran pipa air limbah.
Sedangkan galian jalan untuk pemasangan air limbah akan dibahas bersama. Ini mengingat proyek dari Satuan Kerja (Satker) Peningkatan Pengembangan Lingkungan Permukiman (PPLP) tersebut menggunakan dana APBN.
Kimpraswil Kota pada Kamis (13/2) berencana mengundang Satker PPLP serta dua pelaksana proyek yakni PT Nindya Karya serta PT Cipta Karya. Pertemuan ini untuk membahas banyak keluhan dari warga terkait kondisi jalan raya yang semakin rusak karena galian saluran air limbah.
Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Ardi Prasetyo menilai pemkot harus bersikap tegas dengan kewenangan wilayah yang dimiliki. Pemkot wajib menyikapi serius banyak keluhan warga soal jalan rusak di Kota Jogja.
Meski, lanjutnya, proyek itu merupakan milik Pemprov DIJ. “Proyek jalan seperti limbah tentu untuk kebaikan bersama. Tetapi jangan merugikan masyarakat karena membahayakan pengguna jalan. Kondisi jalan tidak baik seperti semula,” ucapnya. (hrp/amd)