JOGJA –Aksi penolakan warga Jalan Suryatmajan terhadap proyek revitalisasi kompleks Kepatihan dinilai wajar. Termasuk dengan tindakan warga memasang sejumlah spanduk di kawasan tersebut.
Kepala Biro Umum Humas dan Protokol (UHP) Setprov DIJ Sigit Haryanta mengaku sudah mengetahui dengan aksi tersebut. Namun ia memilih menanggapi dengan santai. Bagi Sigit, aksi itu biasa terjadi saat ada kegiatan pembebasan tanah.
Ya nggak apa-apa. Itu masih dalam tahapan konsultasi publik, ya seperti itu,” kilah Sigit saat ditemui di kantornya kompleks Kepatihan, kemarin (10/2).
Sigit berjanji bakal menampung aspirasi warga Suryatmajan tersebut. Termasuk berbagai tulisan di spanduk-spanduk tersebut. Birokrat asal Wates Kulonprogo itu juga menginformasikan, instansinya selalu mengkliping semua berita di berbagai media massa yang memuat aksi warga tersebut.
Meski mendapatkan penolakan warga, Sigit mengungkapkan, persiapan pembebasan tanah tetap berjalan. Tim yang terdiri biro UHP, biro tata pemerintahan, Dinas PUP dan ESDM Provinsi DIJ, Kanwil BPN Provinsi DIJ dan Pemkot Jogja bersama instansi lainnya tetap melakukan tetap melanjutkan tugasnya. Itu sesuai amanat UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum.
Menurut dia, tahapan saat ini adalah pendataan menyangkut status kepemilikan tanah. Pendataan dilakukan hingga akhir Februari mendatang. Pendataan dilakukan lebih detail. Alasannya, dalam satu kapling bisa dimiliki oleh beberapa orang.
Adapun konsultasi publik akan dilakukan hingga April. Setelah konsultasi publik akan diketahui mana saja warga yang mau menjual tanahnya, dan yang keberatan.
“Kalau saya tidak menjalankan tugas itu, malah salah. Saya tetap jalan, tapi tidak menutup mata (dengan penolakan warga). Namun tetap sesuai dengan UU,” tambah mantan Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi DIJ tersebut. Adapun soal penentuan harga tanah, terang Sigit, akan ditentukan tim penilai independen.
Dalam kesempatan itu, dia mengaku belum tahu apakah revitalisasi kompleks Kepatihan menggunakan dana keistimewaan (danais) sebagaimana disoal salah satu spanduk yang dipasang warga Suryatmajan.
Ia beralasan hingga sekarang pembahasan yang dilakukan pemprov belum sampai tahap pembiayaan. Menurut dia, ada dua sumber anggaran yang bisa digunakan pemprov. Yakni APBD DIJ, dan danais.
“Penentuan sumber dana yang memutuskan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD),” kilahnya.
Lebih jauh dikatakan, revitalisasi kompleks Kepatihan, termasuk memindahkan arah pintu gerbang utama ke selatan merujuk pada lanskap Kepatihan sesuai detail enginering design (DED) yang telah disusun sejak 2009.
Sigit mengatakan, hanya melanjutkan rencana itu. Realisasi dari rencana itu pemprov membutuhkan pembebasan lahan seluas 8.000 meter persegi. Pembebasan tanah di sepanjang Jalan Suryatmajan dimulai tahun depan.
Diakui, hingga kini belum ada keputusan apakah tanah tersebut akan dibeli atau tukar guling. “Belum ada keputusan. Makanya kami dengar dulu keinginan masyarakat bagaimana,” tandasnya.
Lebih jauh dikatakan, dari 33 subjek tanah di sepanjang Jalan Suryatmajan, ada dua buah berstatus sultan ground (SG). Yakni tanah balai RW dan masjid Quwatil Islam di persimpangan Jalan Mataram dan Jalan Suryatmajan. Sisanya, sebagian berstatus hak milik dan hak guna bangunan (HGB).
Terpisah,Penghageng Panitikismo Keraton Jogja KGPH Hadiwinoto mendukung rencana pemprov membebaskan Jalan Suryatmajan tersebut . Namun demikian, dia menyarankan agar pemprov memberikan ganti rugi terhadap pemilik dengan semestinya.
Dikatakan, keraton sudah meminta pemprov mengalihkan arah gerbang utama Kepatihan menghadap ke selatan sejak lama.Bahkan permintaan itu telah laam disampaikan sejak Paku Alam VIII menjabat gubernur DIJ.
“Sebelum Ngarso Dalem menjadi gubernur,” katanya saat ditemui di kompleks Kepatihan kemarin. HB X dilantik menjadi gubernur menggantikan PA VIII pada 3 Oktober 1998 silam.
Pangeran yang di masa mudanya bernama BRM Ibnu Prastowo itu mengaku telah mengetahui Masjid Quwatil Islam yang menempati tanah SG akan direnovasi menjadi tiga lantai. Namun demikian, ia mengaku belum bertemu dengan pengurus takmir masjid tersebut.
Menanggapi renovasi itu, Hadiwinoto menyatakan keberatan. Ia mengkhawatirkan usai direnovasi lantai satu dari bangunan masjid itu digunakan kegiatan bisnis.
“Ibadah ya ibadah, bisnis ya bisnis,” tegas dia.
Bila masjid itu ikut tergusur sebagai dampak revitalisasi kompleks Kepatihan, Hadiwinoto menyarankan agar direlokasi ke sebelah utara dari lokasi yang ada sekarang. Meski begitu, ia mengaku belum menyampaikan dengan pengurus takmir masjid tersebut.
“Belum ketemu karena pengurus takmirnya hanya bisa bertemu pada Sabtu. Di luar itu, Senin hingga Jumat nggak bisa,” terang lurah pangeran Keraton Jogja ini.(hed/kus)