JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur DIJ Paku Alam X mengembalikan honor sebagai sultan dan adipati yang bersumber dari anggaran dana keistimewaan (danais) tahun anggaran (TA) 2013.HB X mendapatkan honor sekitar Rp 7,6 juta, dan PA IX memperoleh Rp 6,8 juta.Honor itu merupakan rapelan selama dua bulan, November dan Desember 2013.Setiap penerimaan honor tersebut dipotong pajak sebesar 15 persen.”Pengembalian disampaikan melalui Tepas Danartapura Keraton Jogja dan Pakualaman sebagai institusi yang membagikan honor bagi abdi dalem,” ungkap Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DIJ GBPH Yudhaningrat di kantornya Jalan Cendana, Jogja, kemarin (12/1).Meski telah dikembalikan, namun honor danais bagi HB X dan PA IX itu belum sampai ke lembaganya.”Nanti ditunggu saja,” katanya.Tentang pertimbangan pengembalian honor danais itu dilakukan setelah Pemprov DIJ menerima surat jawaban dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat tersebut sebagai respons atas permohonan pendapat hukum yang diajukan gubernur mengenai penerimaan honor dari danais tersebut.KPK dalam pendapatnya menyatakaan, ada indikasi penerimaan honor tersebut keluar dari UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Meski demikian, terang Yudhaningrat, sebenarnya Provinsi DIJ telah memiliki aturan tersendiri yang bersifat lex spesialis yakni UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIJ.”Kedua beliau berinisiatif mengembalikannya,” terang birokrat yang pernah menjabat kepala UPT Taman Budaya Jogjakarta tersebut.Kendati honor dari danais TA 2013 dikembalikan, tahun ini dinas kebudayaan tetap mengalokasikan anggaran honor bagi HB X dan PA IX yang bersumber dari danais TA 2014.Latar belakang tetap dianggarkannya honor itu karena dalam hirarki di lingkungan Keraton Jogja dan Kadipaten Pakualaman sebagai institusi penjaga budaya harus tetap ada raja harus ada sultan dan adipati sebagai pemimpin mereka.Dengan alasan tersebut, penganggaran akan tetap dilakukan. “Dianggarkan tapi tidak diberikan,” papar putra HB IX yang terlahir dari garwa dalem KRAy Hastungkoro ini.Dalam keterangannya, Yudhaningrat juga mengungkapkan, pendapat hukum KPK itu hanya mengupas soal penerimaan honor danais bagi HB X dan PA IX selaku sultan dan adipati yang juga menjadi gubernur dan wakil gubernur.Sedangkan menyangkut aturan bagi kerabat keraton dan Pakualaman yang kebetulan juga menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tidak dikupas. Lembaga antirasuah itu tak menyinggung apakah untuk kerabat dalem yang juga PNS diizinkan atau tidak.Bagi Yudhaningrat tak masalah kerabat atau abdi dalem yang menjadi PNS ikut menerima honor danais. Sebab, PNS juga kerap menerima honor. Misalnya saat menjadi anggota kepanitian yang melaksanakan suatu kegiatan.Sejauh ini, dinas kebudayaan tidak akan meninjau ulang honor bagi abdi dalem yang juga menjadi “Kalau PNS yang jadi penghageng itu cuma saya dan Mas Prabu Suryodilogo,” terangnya,Suryodilogo adalah putra sulung PA IX yang menjabat kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setprov DIJ. Di lingkungan pemprov, Suryodilogo masih menggunakan nama RM Wijoseno Haryo Bimo.Senada dengan Yudhaningrat, Sekprov DIJ Ichsanuri mengakui telah menerima balasan KPK. Selanjutnya, birokrat asal Galur Kulonprogo telah menindaklanjuti dengan melaporkannya ke gubernur dan Wagub.Dikatakan, dalam suratnya KPK tidak secara lugas menyebutkan HB X dan PA IX bisa menerima, atau tidak honor dari danais tersebut.KPK dalam pendapatnya menyatakan honor bukan termasuk gratifikasi. “Tidak ada (larangan). Hanya dikatakan bisa terindikasi,” tutur alumnus FE UPN Veteran Jogja ini. Sesuai pasal 12B UU No 31/1999 junto UU No 20/2001 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara.Yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. (hed/kus)