Gubernur Tak Mau Jadi Bahan Omongan Terkait Honor Sultan
JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X punya alasan sendiri terkasit sikap mengembalikan honor bagi sultan dari dana keistimewaan (danais) 2013. Figur yang juga raja Keraton Jogja itu menyatakan tak mau jadi bahan omongan pihak yang tak suka karena dirinya menerima honor dari APBN sebesar Rp 3,8 juta per bulan dan dipotong pajak 15 persen.
“Buat saya bukan masalah itu (surat dari KPK). Saya tidak mau diperbincangkan orang yang tidak senang. Menimbulkan pro dan kontra. Daripada gitu (menjadi diperbincangkan) mending tak balekke, wis rampung (saya dikembalikan, selesai). Ora ono isu meneh. Kan sudah selesai,” kata dia saat ditemui di Kepatihan Pemprov DIJ kemarin (17/2).
Berdasarkan surat balasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal boleh atau tidaknya gubernur dan wakil gubernur yang juga merupakan sultan dan paku alam menerima honor danais, dinyatakan honor tersebut bukan gratifikasi. Sebab, UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ menegaskan bahwa gubenur adalah sultan dan wakil gubernur adalah paku alam.
“Jadi itu yang dimaksud terindikasi. Tapi tidak bisa dibilang gratifikasi karena honor juga diturunkan berdasarkan surat keputusan menteri keuangan bahwa sultan dan paku alam berhak mendapatkan honor,” sambungnya.
Dalam surat keputusan Menteri Keuangan, kata HB X, juga ditegaskan soal perbedaan potongan pajak dalam honor tersebut. Untuk abdi dalem maupun pejabat keraton yang bukan pegawai negeri sipil (PNS) dipotong pajak 6 persen. Sedangkan abdi dalem PNS dan pejabat negara dikenai pajak 15 persen.
Wong itu (honor dari danais) juga sah. Realisasi danais itu kan sesuai keputusan kementerian,” ucap HB X.
Dalam waktu dekat, Dinas Kebudayaan DIJ akan mengkonfirmasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIJ terkait honor keluarga sultan dan paku alam yang tidak tinggal di Jogja. Termasuk mereka yang tidak aktif dalam mengelola keraton maupun pakualaman.
HB X mempersilakan langkah konfirmasi tersebut. “Itu silakan diklarifikasi. Tapi apapun itu, dasarnya bukan gratifikasi tapi SK Kementerian Keuangan,” jelas dia.
Tahun ini Dinas Kebudayaan DIJ juga tetap akan menganggarkan honor untuk sultan dan paku alam dari danais. Meski, mereka sudah tidak mau menerima.
Menurut HB X, hal tersebut tidak perlu dirisaukan. “Kalau tetap dianggarkan tapi nggak diterima kan nggak masalah. Daripada kamu (wartawan) tanya terus, mending tak balikkan. Kan nanti nggak ditanya lagi,” candanya lantas tersenyum. (hed/amd)