GERAK CEPAT: Pengurus parpol mengikuti bimtek pelaporan dana kampanye tahap dua di KPUD Gunungkidul (17/2).
Persiapan Penyelenggara Pemilu Gelar Pesta Demokrasi
Persoalan keamanan menjadi hal yang menjadi perhatian khusus aparat keamanan menjelang, selama dan sesudah pelaksanaan Pemilu 2014. Jika keamanan bisa diciptakan selama proses demokrasi tersebut berjalan, maka peserta pesta demokrasi pun semakin tenang untuk ikut pemilu.
GUNAWAN, Wonosari
POTENSI kerawanan pemilu menjadi perhatian serius jajaran kepolisian Polres Gunungkidul. Khusus untuk kantor KPUD, akan ditempatkan personel polisi sebanyak satu satuan setingkat peleton atau sekitar 35 personel.Petugas khusus ini diterjunkan pada saat pemungutan suara hingga proses penghitungan suara. Tidak hanya berkonsentrasi di KPUD saja, aparat kepolisain juga disiagakan di kantor panwaslu. Sekarang pihaknya juga mulai melakukan pemetaan kondisi lapangan jika dua kantor penyelenggara pemilu tersebut ada aksi unjuk rasa oleh salah satu parpol.”Betul, kami sudah mulai tempatkan anggota termasuk koordinasi masalah keamanan saat distribusi logistik,” kata Kapolres Gunungkidul AKBP Faried Zulkarnain (17/2).Selain itu, sejumlah lokasi lain menjadi target pengamanan, di antaranya wilayah asal caleg. Sistem pengamanannya sendiri dilakukan secara terbuka dan tertutup.Dia mengatakan, pengamanan pemilu juga mendapatkan bantuan personel dari Polda DIJ sebanyak satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Datasemen Gegana Brimob dan satu SSK dari Satuan Sabhara. Sementara kekuatan dari Polres Gunungkidul sebanyak 720 termasuk TNI dan unsur pemerintah.”Untuk brimob tetap stand by di polres. Sementara Sabhara diperbantukan kecamatan-kecamatan yang sulit dijangkau,” terangnya.Sementara itu Ketua KPUD Gunungkidul Zainuri Ikhsan mengatakan, persiapan pesta demokrasi sudah mendekati final. Kelengkapan logistik sebagian besar sudah datang, tinggal menunggu dua lagi yakni, formulir dan surat suara.”Jika semua sudah lengkap KPUD mendapatkan pengamanan dari petugas. Saat ini sebenarnya sudah ada pengamanan namun memang tidak mencolok,” terangnya.Namun, potensi kerawanan tetap saja ada. Seperti diungkapkan sebelumnya oleh Divisi Hukum Hubungan Antar Lembaga KPUD Gunungkidul Is sumarsono. Dia mengatakan, penertiban alat peraga kampanye (APK) kerap diprotes pengurus parpol.Mereka tidak terima APK-nya dicopoti penyelenggara pemilu. Pengurus parpol berdalih, APK yang dipasang tidak menyalahi aturan karena mendesain sendiri-sendiri.”Seperti kita lihat, terpasang APK dengan ukuran kecil-kecil. Kami kesulitan menertibkan karena memang dalam aturan tidak ada,” ujarnya. (*/iwa)