JOGJA – Pembersihan Keraton Jogja dari abu vulkanik Gunung Kelud sudah mencapai separo pelataran. Kemarin (18/2), anggota TNI, Polri, dan Forum Komunitas Kawasan Alun-Alun Utara (FKKAU) bahu-membahu membersihkan pelataran Keraton.Hari ini (19/2), giliran Wali Kota Haryadi Suyuti beserta para PNS di Pemkot Jogja yang akan membersihkan Keben. Ditargetkan, pembersihan seluruh istana raja tersebut bisa selesai hari ini. Dengan begitu, Keraton sudah dibuka untuk wisatawan kembali mulai besok (20/2).”Yang belum tinggal pelataran dan Keben. Mudah-mudahan besok (hari ini) sudah selesai,” kata Penghageng Kawedanan Ageng Punakawan Nitya Budaya GBPH Prabukusumo kemarin.Gusti Prabu, sapaan akrabnya, mengungkapkan, pihaknya sudah menetapkan Keraton dibuka lagi besok. Meskipun, beberapa bagian dari Keraton, seperti pelataran belum tentu sudah bersih hari ini. “Kami targetkan seminggu dibersihkan, Keraton sudah bebas dari abu vulkanik,” lanjutnya.Target ini, lanjut dia, mempertimbangkan berbagai hal. Terutama wisatawan yang sudah menanyakan pembukaan bangunan cagar budaya teristimewa di DIJ tersebut. “Kalau tidak lewat pelataran, pintu masuknya bisa melalui jalan lain konblok,” jelas Gusti Prabu.Proses pembersihan kompleks keraton ini melibatkan berbagai unsur. Mulai TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan masyarakat. Dari TNI dan Polri ada 505 personel yang membantu membersihkan abu vulkanik yang masih menyelimuti bangunan di bangsal-bangsal.Proses pembersihan keraton ini dimulai dari pagelaran dan Sitihinggil, bangsal Srimenganti, Bangsal Kesatrian, bangsal Traju Mas, bangsal Kencono, dan bangsal Gadri. Beberapa Anggota TNI dan Polri dari Brimob terlihat membersihkan abu yang melekat di halaman dengan mengeruk abu dan memasukkan ke karung. Karung-karung itu lalu dikumpulkan di luar untuk dibawa ke BPBD,.Kordinator Lapangan Kapten Inf Tumadi menjelaskan, personel TNI memang tak bisa semuanya membersihkan keraton. Ini karena mereka dibagi beberapa peleton untuk membagi fasilitas umum yang lain.”Masih ada fasilitas umum juga hari ini kami bersihkan. Jadi, personel TNI yang ada ini merupakan hasil pontho-pontho (bagi-bagi) agar semuanya bisa bersih,” tutur Tumadi.Selain membersihkan fasilitas umum, TNI juga turun ke masyarakat. Tapi, untuk tanggap darurat saat ini, TNI memang fokus membersihkan infrastruktur terlebih dahulu. “Semoga kondisi cepat normal. Jadi, aktivitas masyarakat juga bisa pulih,” harap Tumadi.Sementara itu kebijakan Pemkot Jogja memberikan insentif ke masing-masing RW untuk kerja bakti masal membersihkan debu vulkanik belum menjawab semua permintaan masyarakat. Beberapa pengurus RW mengeluhkan insentif seperti karung, masker, dan bantuan nasi bungkus tak mencukupi.”Tidak bisa mencukupi semuanya. Di RW saya saja ada lima RT, hanya mendapatkan lima karung. Satu RT satu karung,” kata Satriada, salah seorang pengurus RW 2, Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, kemarin (18/2).Dia mengungkapkan, bantuan lain seperti masker hanya dua boks. Tiap boks berisi 50 buah masker. Jadi total ada 100 masker. Itu, tak cukup untuk seluruh warganya yang bersih-bersih kampung. “Namanya gotong-royong, siapa pun keluar rumah untuk membersihkan,” tambahnya.Janji pemkot yang akan memberikan insentif nasi bungkus di tiap-tiap RW juga belum terealisasi. Hingga kerja bakti masal kemarin, kata Satriada, RW-nya sama sekali belum mendapatkan bantuan logistik tersebut.”Tapi alhamdulillah, abu yang kemarin banyak menyelimuti jalan dan genting-genting warga sudah berkurang drastis. Meski, sekarang masih berdebu di mana-mana,” katanya.Sebelumnya, Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja Kadri Renggono mengaku telah mencairkan anggaran sebesar Rp 300 juta. Anggaran itu untuk memberikan insentif ke masing-masing RW.Insentif itu diberikan untuk mempercepat tanggap darurat. “Baru 300 juta rupiah yang sudah dicairkan. Kemungkinkan masih bertambah karena masih masa tanggap darurat,” kata Kadri.Dia menegaskan, untuk masa tanggap darurat abu vulkanik ini, sebenarnya pemkot menyiapkan Rp 3 miliar dari seluruh pagu anggaran tak terduga. Tetapi, sebisa mungkin pihaknya akan menghemat biaya. “Mengingat saat ini masih awal tahun anggaran,” sambungnya.Anggaran tak terduga senilai Rp 3 miliar tersebut, kata Kadri, hanya untuk membiayai pembersihan abu vulkanik. Ini, sesuai salah satu syarat pencairan pos anggaran yang fleksibel itu harus ada penetapan tanggap darurat.Penetapan bisa dilakukan gubernur maupun wali kota. Tanpa ada penetapan status darurat, pemkot tak bisa mencairkan dana tersebut. “Makanya kalau untuk membiayai pembangunan talud di Bener yang ambrol, jelas tidak bisa,” sambungnya. (eri/abd)