Jampidsus: Jaksa Terlibat Skandal SP3 Edi Sumarno
JOGJA – Skandal surat perintah penghentian penyidikan (SP3) perkara korupsi pupuk bersubsidi yang merugikan negara sedikitnya Rp 700 juta dengan tersangka Edi Sumarno telah sampai ke telinga Kejaksaan Agung RI. Termasuk pula dugaan adanya internal Kejati DIJ yang terlibat dalam skandal tersebut.
“Kalau perkaranya cukup bukti kejaksaan harus ambil sikap,” pinta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono SH MH usai berbicara mewakili Jaksa Agung RI Basrief Arief dalam acara Pelatihan Hukum dan Krimonologi di Univercity Club (UC) UGM, kemarin (24/2). Selain itu juga tampil berbicara Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali SH.
Widyo mengakui, dalam praktiknya kejaksaan berwenang menghentikan penyidikan suatu perkara bila tidak ditemukan cukup bukti. Sebaliknya jika ditemukan bukti baru, perkara yang dihentikan dapat dibuka kembali. Salah satu contohnya dalam perkara korupsi pupuk bersubsidi tersebut.
“Itu sudah dilakukan Kejati DIJ. Perkara itu telah dibuka kembali,” ungkap alumnus FH Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta ini.
Mantan Kajati Jawa Tengah itu menegaskan, sesuai pasal pelanggaran dalam hukum pidana, tindakan memalsukan surat keterangan kematian itu tergolong penipuan berat. Apalagi tindakan itu dilakukan tersangka perkara korupsi dalam rangka menghindari hukuman. Menurut dia, tindakan itu bisa memperberat ancaman hukuman yang bersangkutan.
Disinggung soal dugaan jaksa yang terlibat dalam skandal itu, Jampidsus secara tegas memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan. Dia menjelaskan, di internal kejaksaan ada jaksa agung muda pengawasan (Jamwas) di kejagung dan asisten pengawasan (aswas) di kejati yang bertugas mengawasi kinerja jaksa.
Widyo mengatakan, Jaksa Agung Basrief Arief sangat marah bila mengetahui atau mendengar ada jaksa yang berani menyimpang. Sebab, dengan melakukan penyimpangan, berarti seorang jaksa telah berani mempertaruhkan jabatannya. Kejaksaan tidak akan memberikan pembelaan terhadap jaksa-jaksa yang bertindak nakal. “Jaksa tersebut sama saja menggali lubang untuk kuburannya sendiri,” tegasnya serius.
Dalam kesempatan itu, Jampidsus yang didampingi Kajati DIJ Suyadi SH dan Aspidsus Kejati DIJ Pindo Kartikani SH mengaku terus memantau perkembangan penanganan perkara-perkara korupsi yang menyita perhatian masyarakat. Salah satunya perkara korupsi hibah Persiba Rp 12,5 miliar. Jampidsus percaya kejati mampu menuntaskan penyidikan perkara korupsi tersebut.
Menurut Widyo, kejagung memberikan kewenangan penuh kepada Kajati untuk memproses perkara tersebut. “Kita percayakan kepada Kajati. Hukum adalah hukum dan tidak ada kaitannya dengan politik, atau pemilu,” tandasnya.
Aspidsus Pindo Kartikani menyatakan, tak ada arahan khusus dari Jampidsus terkait penanganan perkara Persiba. Sebab, penyidikan perkara itu dinilai telah berjalan sesuai relnya.
Tetapi saat disinggung soal upaya paksa penahanan yang akan dilakukan kejati, Pindo menjawab diplomatis. “Tunggu saja nanti,” katanya sambil tersenyum.
Kembali soal skandal SP3, kejati kemarin memeriksa sejumlah pihak. Mereka adalah mantan Kepala Desa Sinduadi, Mlati, Sleman Damanhuri, pengurus RT Pogung, tempat tinggal Edi Sumarno, dan seorang adik tersangka. Juga ada penasihat hukum yang kali pertama mendampingi tersangka Edi Sumarno, yakni Susantio SH. Mantan Kasi Penyidikan pada Aspidsus Kejati DIJ Dadang Darussalam SH beberapa waktu lalu juga telah menjalani pemeriksaan.
Susantio membantah disebut-sebut terlibat dalam skandal itu. Menurut Susantio, dia menjadi penasihat hukum Edi didampingi dua sejawatnya hingga 2009 silam. Setelah itu, ada beberapa advokat yang mendampingi Edi setelah dia diganti. “Saya tidak tahu dengan adanya surat kematian palsu itu yang muncul 2012,” terangnya.
Adapun SP3 dikeluarkan pertengahan Juli 2012 saat Kejati DIJ dikepalai Muh Ali Munthohar SH. (mar/kus)