PADA musim kampanye hendaknya para dukuh (kepala dusun) berhati-hati jika tidak ingin terjerat kasus hukum. Sebab, panwaslu Gunungkidul tengah membidik peran dukuh dalam dalam sosialisasi kampanye caleg (calon legislatif). Jika terbukti ada pelanggaran, bagian dari perangkat desa tersebut bisa dihukum.
Demikian terungkap dalam acara sosialiasi kampanye dan tanya jawab bagi pegawai negeri sipil (PNS) di Bangsal Sewokoprojo, Wonosari (25/2). Sejumlah peserta menanyakan bagaimana seharusnya sikap dukuh selaku pemegang wilayah jika ada caleg datang melakukan sosialisasi. Apakah menyediakan tempat, ikut dalam acara sosialiasi termasuk dalam kategori melanggar undang-undang pemilu atau tidak.
Divisi Pengawas Panwaslu Gunungkidul, Budi Haryanto menjawab, dukuh akan dikenai sanksi pidana pemilu jika memenuhi unsur pelaggaran pemilu. Salah satunya jika aktif mengumpulkan warga untuk ikut sosialisasi caleg.
“Jika dukuh menyebar undangan kepada warga untuk menghadiri acara sosialisasi kampenye, itu bagian dari pelanggaran. Dalam posisi itu, seharusnya dukuh diam saja biarkan caleg atau tim suksesnya yang menyebar undangan,” ujarnya.
Apalagi, kata Budi, PNS atau perangkat desa ikut mengampanyekan caleg dan menggiring warga memilih caleg. Itu pelanggaran nyata, bisa diproses secara hukum tinggal menunggu keterangan saksi dan barang bukti. “Sanksinya jelas yakni pidana kurungan dan denda,” kata Budi Haryanto.
Aturan seputar sanksi yang diberikan, diatur dalam UU No 8 Tahun 2012 pasal 278. Setiap PNS, anggota TNI/Polri, kades dan perangkat desa yang melanggar aturan Pasal 86 ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.
“Karena aturan sudah jelas kami tegaskan kepada PNS, perangkat desa termasuk dukuh untuk berhati-hati,” katanya.
Sementara itu, Dewan Pembina Paguyuban Dukuh se- Gunungkidul Janaloka, Sutiyono mengingatkan, dukuh merupakan kepanjangan tangan pemerintah. Dalam pelaksanaan pemilu harus menjaga netralitas.
“Kalau menurut saya, silakan saja dukuh menerima sosialisasi caleg. Apa iya, ada caleg datang lalu ditolak? Itu kan, malah melanggar hukum juga,” kata Sutiyono.
Namun terkait mekanisme pengumpulan massa dalam kegiatan sosialisasi memang dukuh tidak boleh terlibat. Biarkan caleg atau tim sukses yang bersangkutan bergerak sendiri lalu dukuh hadir dalam kapasitas sebagai undangan.
Dia siap melakukan pembelaan bagi dukuh jika di antaranya terjerat pelanggaran pemilu. Langkah pertama dilakukan klarifikasi, kemudian mencari tahu bagaimana pokok masalahnya. “Namun jika ranahnya sudah hukum pidana, kami tidak bisa berbuat banyak,” katanya. (*/iwa)
ann�i ����X�buat orang yang mengintimidasi puas.
“Saat itu, ia ngomong dalam bahasa Jawa. Saat itu, saya maknai kalau saya punya saudara dan orang lain juga punya saudara. Kalau anda dicelakai di jalan bagaimana,” paparnya.
Wiwid mengaku persoalan tersebut sudah disampaikan ke Polres Magelang sebagai langkah antisipasi. Setelah itu, Polres Magelang meminta semua nomor telepon dan alamat wartawan di Kota Magelang. Termasuk nomor kendaraannya.
“Semua data sudah dimasukkan ke Polres Magelang. Saya sempat ditawari, apakah kasus intimidasi tersebut akan dilaporkan. Tetapi hal tersebut masih kami pertimbangkan,” katanya.
Kapolres Magelang Kota, AKBP Tommy Aria Dwianto mengaku akan melindungi kerja wartawan di wilayah hukumnya, secara profesional dan proporsional.
“Hal-hal seperti itu harusnya tidak terjadi. Kami bersungguh-sungguh menciptakan rasa aman bagi kerja wartawan maupun masyarakat lainnya,” tegasnya.(ady/hes)