JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mengeluarkan ultimatum menghadapi Pemilu 2014. Peringatan itu ditujukan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DIJ.
Peringatan itu disampaikan melalui Surat Edaran Gubernur DIJ Nomor 700/0631. Surat itu berisi imbauan agar SKPD tidak menggunakan anggaran program sosialisasi atau publikasi, iklan atau promosi dan kampanye di lingkungan Pemprov DIJ untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ini dalam rangka upaya pencegahan tindak korupsi.
Surat yang diedarkan 19 Februari tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor B-106/01-15/01/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang hal yang sama. Selain ditujukan ke SKPD, surat tersebut juga disampaikan kepada ketua DPRD, bupati, dan wali kota di DIJ.
Ada empat poin yang disampaikan gubernur. Pertama, terkait larangan penggunaan anggaran negara atau daerah dan fasilitas negara atau daerah untuk kegiatan sosialisasi, publikasi, iklan, dan kampanye di lingkungan SKPD untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Kedua, gubernur meminta pihak yang menerima edaran fokus pada program kerja serta mematuhi asas norma dan perundangan terkait kegiatan sosialisasi atau publikasi, iklan atau promosi, dan kampanye.
“Tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok maupun agenda tersebunyi lainya,” tegas HB X.
Poin ketiga menyatakan jika terdapat kegiatan yang menonjolkan pejabat publik harus segera dihentikan. Terakhir, HB X meminta SKPD lebih kreatif dalam kegiatan sosialisasi atau publikasi, iklan atau promosi, dan kampanye. “Evaluasi kegiatan, utamakan kepentingan rakyat untuk mencegah agenda pejabat publik tertentu,” ujarnya.
Assekprov Bidang Perekonomian dan Pembangunan Didik Purwadi menyatakan surat edaran itu untuk mengatisipasi penggunaan anggaran untuk kepentingan tertentu. Sebab, anggaran negara bisa saja digunakan oleh pejabat publik atau anggota dewan.
Pejabat publik, kata dia, memang memiliki hak untuk menggunakan anggaran. “Misalnya saya pejabat dan saya juga jadi pengurus partai. Atas nama pejabat itu, saya datang ke sosialisasi di daerah. Kemudian di sana (lokasi) cuma sebentar tapi setelah itu kemana-mana,” katanya. (hed/amd)