BANTUL – Sepanjang ringroad selatan kembali dihiasi sejumlah alat peraga kampanye (APK), baik milik partai politik (parpol) calon legislastif (caleg), hingga calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Padahal, sesuai aturan sepanjang ringroad merupakan kawasan steril sebagaimana sejumlah jalan protokol.
Dari pantauan di lapangan, di sejumlah sudut simpang empat di sepanjang ringroad selatan tampak baliho-baliho besar calon DPD. Kemudian, di sepanjang pembatas ruas jalan ringroad terpasang bendera salah satu parpol. Tak hanya itu. Baliho raksasa caleg yang masih menjabat sebagai menteri di kabinet Gotong Royong jilid II juga turut menghiasi.
Komisioner Panwaslu Walijo mengakui, banyak caleg, parpol maupun calon DPD yang melanggar pemasangan APK. Itu terbukti dengan banyaknya laporan yang diterima dari seluruh panitia pengawas kecamatan (Panwascam) se-Bantul. “Setiap Selasa kami menerima laporan dari anggota panwas,” terang Walijo saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (25/2).
Hanya saja, Panwaslu belum mendata laporan yang masuk pada pekan ini. Biasanya, pendataan dilakukan keesokannya. Berdasar laporan pada pekan lalu Panwaslu menerima pelanggaran pemasangan APK sebanyak 1699 kasus. “Kemungkinan ketika digabung dengan laporan yang masuk hari ini ya bisa bertambah,” ujarnya.
Jumlah pelanggaran sebanyak itu terhitung sejak penertiban APK pada akhir bulan lalu. Walijo menerangkan, masih banyak parpol maupun caleg yang memasang APK sembarangan. Mereka memasang APK dengan mengikatkan atau bahkan memaku pada batang pohon perindang. Disamping itu, tak sedikit yang memasang baliho dengan mencantumkan foto dan nama caleg. “Secara etika dan estetika itu kan salah. Ada juga yang memasang di jalan-jalan protokol,” tegasnya.
Menurut dia, pemasangan APK diatur dalam peraturan KPU No 15/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye dan Perbup No.66/2013. Regulasi-regulasi tersebut melarang pemasangan APK di sepanjang ringroad, jalan-jalan protokol, dan pencatuman foto dan nama caleg pada baliho. “Yang boleh dicantumkan foto dan nama caleg itu hanya di spanduk,” ungkapnya.
Karena itu, Panwaslu memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul. Harapannya, KPU segera menindaklanjuti ribuan pelangggaran APK tersebut.
Walijo menuturkan, salah satu kendala yang ditemui saat penertiban adalah adanya APK berupa baliho raksasa yang memanfaatkan papan reklame. Selain itu, tak sedikit APK bermunculan kembali usai penertiban.”Soal yang menggunakan space iklan wilayahnya DPPKAD,” tandasnya.
Terpisah, Ketua KPU Bantul Johan Komara mengatakan, pihaknya telah menerima rekomendasi Panwaslu. Itu sebabnya KPU segera koordinasi dengan pemkab terkait rencana penertiban. “Soal rekomendasi pelanggaran telah kami disposisikan kepada divisi hukum,” ucapnya singkat.(zam/din)