JOGJA – Pemanfaatan dana darurat untuk penanganan bencana abu vulkanis dari erupsi Gunung Kelud lalu potensial menyisakan persoalan. Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja mengendus ada kejanggalan dalam penggunaan dana sebesar Rp 500 juta dari anggaran tak terduga yang totalnya Rp 3 miliar di Pemkot Jogja.
Dalam penelusura Forpi, ada kejanggalan dalam perencanaan. Itu menimbulkan sejumlah pertanyaan.
Ditemui di kantor Forpi Kota Jogja di kompleks Balai Kota Jogja kemarin (26/2), Koordinator Forpi Kota Jogja Winarta Hadiyono tak menutupi hal itu. Menurutnya, dalam perencanaan terdapat hal-hal yang menimbulkan sejumlah pertanyaan.
Sebagai lembaga dengan mengedepankan pakta integritas yang dibentuk berdasar surat keputusan wali kota, Forpi siap membantu wali kota dalam mewujudkan transparasi penggunaan anggaran. Terutama pemanfaatan dana oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemkot.
“Maaf, tapi saya belum bisa membeberkan data yang dimaksud. Kami sedang melakukan penelusuran. Kami janji akan mempublikasikanya nanti. Beri kami waktu dulu,” tegas Winarta.
Dia menambahkan, lembaganya terus mendalami sejumlah hal yang dianggap janggal. Termasuk menunggu laporan pertanggungjawaban kegiatan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan sejumlah SKPD.
Anggota Forpi Kota Jogja Baharudin Kamba juga enggan membeberkan perencanaan dana tanggap darurat milik pemkot yang dapat memunculkan masalah. Menurutnya, Forpi tidak ingin melebihi kewenangan BPK. “Kami (Forpi) kan lembaga independen yang dibentuk wali kota. Kami ingin penggunaan anggaran agar transparan,” jelasnya.
Forpi terus bekerja mengumpulkan data pengunaan dana tak terduga. Winarta menjelaskan, dana tak terduga tersebut digelontorkan pemkot ke tiga SKPD. Salah satunya adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jogja. Dana dipakai untuk pengadaan solar dan bahan bakar armada.
Dana juga disalurkan ke Dinas Kesehatan Kota Jogja. Dana itu untuk pembelian masker dan obat-obatan.
Instansi lain yang mendapat dana yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jogja. Dana dipakai sebagai stimulan kerja bakti sebesar Rp 2,5 juta tiap kelurahan.
Pemanfaatan dana itu harus dilaporkan secara detail ke bendahara pemkot. Laporan maksimal diserahkan sebulan usai pembelanjaan.
Laporan itu bakal dikaji oleh Forpi. Forpi siap mencermati setiap data.
“Laporan kami akan blak-blakan nanti. Termasuk setelah selesai mengumpulkan data rekomendasi langsung kita berikan kepada wali kota,” ujarnya. (hrp/amd)