SLEMAN- Dua tahun sejak pengalihan pengurusan pembayaran pajak bumi dan bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dari KPP Pratama ke Pemkab Sleman masih menyisakan persoalan. Pengalihan piutang wajib pajak senilai lebih dari Rp 162 miliar sejak 1994-2012 masih menggantung.
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) tak mau meneken surat pengalihan piutang lantaran data wajib pajak amburadul. Plt Kepala Dispenda Harda Kiswaya mengatakan, secara teori akuntansi pengalihan hak dan kewenangan pengurusan piutang pajak tak ada masalah. Namun, dari sisi psikologis membebani pemkab. “Soalnya, setelah pelimpahan, kewenangan dan kewajiban menageh otomatis beralih ke pemkab,” jelas Harda kemarin (26/2).
Istilahnya, lanjut Harda, sebelum data cleansing, pemkab tak mau meneken pengalihan piutang PBB tersebut.
Kabid Penagihan Wahyu Wibowo menambahkan bahwa ada ribuan wajib pajak yang harus ditagih. Bagi Wahyu, itu bukan pekerjaan mudah. Apalagi banyak data tak valid. Misalnya, tunggakan pembayaran dobel SPPT-nya (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atau tak ada objeknya. Bahkan ada objek yang sudah beralih kepemilikannya, namun belum divalidasi. “Mencocokkan data satu per satu tentu sangat sulit dan lama. Kami juga harus cek lapangan,” ungkap Wahyu.
Dari catatan Radar Jogja, setahun lalu, tepatnya 10 Maret 2013, kala itu, Kepala KPP Pratama Sunoto menyatakan sedang mencari formula untuk memecahkan persoalan data. Agar piutang PBB bisa segera dilimpahkan ke pemkab. Faktanya, sampai saat ini masalah tersebut belum beres. Masalah tersebut ternyata tidak hanya di Sleman, tetapi juga di kabupaten/kota di Provinsi DIJ.
Aktivis Anti Korupsi Jogja Corruption Watch Baharudin Kamba mengapresiasi sikap kehati-hatian pemkab dengan tak meneken berkas pengalihan piutang PBB-P2 dari KPP Pratama.
Menurut Baharudin, validitas data wajib pajak harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Apalagi itu menyangkut keuangan negara. “Kasihan petugas penagihnya. Data tak jelas ibarat mencari kucing di dalam karung,” katanya.
Baharudin mengingatkan pemkab agar tak gegabah dalam mengambil keputusan. Itu demi keamanan agar tak tersandung kasus korupsi.
Sementara itu, setelah ditangani pemkab, penagihan PBB-P2 menunjukkan progres positif. Pada 2012, penerimaan tercapai Rp 48,189 miliar. Atau 104,04 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi 2013 lebih tinggi lagi. Mencapai 128 persen dari target yang ditetapkan. Yakni Rp 57,6 miliar. Saat itu, pemkab menargetkan Rp 45 miliar.
Sedangkan pada 2014 pemkab menargetkan Rp 53 miliar. Dari total SPPT PBB-P2 sebanyak 597.336 lembar, dengan nilai pokok ketetapan sebesar Rp 74,83 miliar.
Kendati capaian melebihi target, Wahyu mengakui adanya tunggakan wajib pajak. Misalnya, pada 2013, tahun pertama pemkab mengelola PBB-P2. Saat itu jumlah SPPT disebar sebanyak 594.324 lembar dengan nilai ketetapan Rp 73,2 miliar. Artinya, terjadi tunggakan Rp 15,6 miliar.(yog/din)