SLEMAN- Sidang perdana gugatan perdata Dwi Sumaji alias Iwik terhadap Kapolda DIJ digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, kemarin (27/2). Dalam sidang perdana itu, majelis hakim yang diketuai Sutikna SH memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat melakukan mediasi.
“Sesuai dengan mekanisme, kami beri kesempatan maksimal selama 40 hari kerja untuk bermusyawarah. Jika dalam batas waktu itu belum tercapai kesepakatan, maka sidang dilanjutkan ke tahap berikutnya,” kata Sutikna didampingi hakim anggota Iwan Anggoro Warsito SH dan Agus Ariyanto SH.
Sutikno yang juga menjadi hakim tunggal dalam gugatan praperadilan yang diajukan Jogja Police Watch (JPW) terhadap Kapolda DIJ pada Januari lalu, lantas memberikan kesempatan para pihak bertemu.
“Jika belum ada mediator, pengadilan akan menyediakan hakim mediasi,” lanjutnya sebelum mengentuk palu tanda sidang berakhir.
Tak lama kemudian sidang bubar. Iwik yang didampingi kuasa hukumnya Rudy Wijanarko SH dan Tri Nugroho K SH dari Lembaga Pembela Hukum (LPH) Jogja keluar ruangan.
Selama sekitar sepuluh menit mereka berada di ruang mediasi. Kedua belah pihak sepakat menunjuk Sony Blegoer Laoemoery SH sebagai hakim mediasi.
“Kita sepakat bertemu lagi seminggu mendatang. Mediasi dilanjutkan,” ucap Iwik usai pertemuan. Pendapat senada disampaikan Bambang Wardani. “Masih mediasi,” ujar mantan Kasatlantas Polres Kulonprogo itu.
Iwik yang mengenakan kemeja biru lebih jauh menyatakan, harus mengajukan gugatan lantaran selama ini hidupnya merasa tak nyaman. Itu lantaran masih adanya keyakinan Polda DIJ dirinya adalah pembunuh wartawan Harian Bernas Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin.
Itu diketahui Iwik dari surat jawaban Polda kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Dalam surat jawaban No.B/208/II/2013/DITRESKRIMUM dinyatakan, Polda DIJ sampai saat ini masih berkeyakinan Iwik adalah pelaku utama atas meninggalnya Udin. Sura jawaban atas pertanyaan ORI yang mempertanyakan perkembangan penanganan kasus Udin diteken Direskrimum Polda DIJ yang saat itu dijabat Kombes Pol Kris Erlangga Aji Wijaya.
Sikap polda itu bertenyangan dengan putusan PN Bantul pada 5 Desember 1997 nomor 16/Pid.B/1997/PN Btl menyatakan Iwik tidak terbukti sebagai pembunuh Udin. Vonis pengadilan membebaskannya dari segala tuntutan hokum.
“Sikap polda tetap meyakini saya sebagai pembunuh Udin amat membebani saya. Seoalah-olah masih ada jerat hukum bagi saya,” keluh ayah tiga anak ini.
Di tempat sama, Rudy Wijanarko SH selaku kuasa hukum Iwik mengatakan, kliennya menggugat Kapolda karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Alasannya, penyelidikan yang dilakukan polisi tak sesuai dengan UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI dan bertentangan dengan hukum, tidak patut, tidak masuk akal dan tidak selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
Atas ketidaknyamanan kliennya itu juga menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 73,5 juta. Selain menuntut ganti rugi moril berupa rehabilitasi nama baik Iwik.
Kuasa hukum Kapolda DIJ yang dipimpin AKBP Bambang Wardani SH menyerahkan proses mediasi kepada hakim yang disepakati dengan penggugat. (yog/amd)