JOGJA – Sempat alot, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jogja 2014 akhirnya tuntas. Mulai 1 Maret mendatang APBD bisa mengucur.
Itu usai Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jogja menyepakati perombakan honor untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan 20 persen pegawai non-PNS. Hanya, wakil rakyat enggan turut bertanggung jawab atas evaluasi dari Gubernur DIJ Hamengku Buwono X tersebut.
Dewan memilih menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab tersebut ke eksekutif. “SK (surat keputusan) pimpinan dewan langsung kami serahkan tadi (kemarin, 27/2). Sekarang semuanya menjadi tanggung jawab dari eksekutif,” tandas Ketua Banggar DPRD Kota Jogja Henry Koencoroyekti di gedung DPRD Kota Jogja kemarin.
Henry menyatakan, SK tersebut dikeluarkan usai setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Jogja berjanji melaksanakan evaluasi yang diberikan gubernur. Ini membuat Banggar bersepakat dengan TAPD.
“Tanpa ada pengecualian. Semua evaluasi harus dilaksanakan sepenuhnya,” tuturnya.
Sesuai evaluasi gubernur, pos anggaran honorarium yang menyedot APBD mencapai Rp 96 miliar harus dipangkas. Eksekutif atau TAPD akhirnya hanya memangkas honorarium bagi PNS sebesar 30 persen. Yakni dari Rp 51 miliar menjadi Rp 36 miliar.
Pemotongan juga menyentuh pos untuk pegawai non-PNS. Nilainya dikurangi 20 persen dari Rp 45 miliar menjadi Rp 36 miliar.
Rasionalisasi tersebut merupakan hasil konsultasi ulang dengan Pemprov DIJ. Pemkot Jogja memilih mengajukan dispensasi dengan rasionalisasi tersebut.
Hal itu menjadi persoalan bagi dewan. Bahkan, saat rapat Banggar dengan TAPD pada Rabu (26/2) sempat terjadi deadlock. Dewan mendesak eksekutif melaksanakan semua evaluasi gubernur. Yaitu, memangkas semua honor tersebut. Sebab, para pegawai masih memperoleh tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Ketegangan antara eksekutif dengan TAPD mulai mencair pada rapat Banggar kemarin. Ini tergambar dari penyerahan SK pimwan. SK itu selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penomoran APBD Kota Jogja.
“Kami lepas tangan terhadap konsekuensi pelaksanaan Perda APBD 2014. Tapi fungsi budgeting tetap kami lakukan. Setelah ini akan dilanjutkan dengan pembahasan dokumen penggunaan anggaran (DPA) antara komisi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” terangnya.
Ketua TAPD Kota Jogja Titik Sulastri menjamin semua rekomendasi dari gubernur bakal ditindaklanjuti. Saat ini TPAD tinggal melakukan penjabaran sesuai pos anggaran di tiap SKPD. “Sudah ada perhitungan untuk mencoret,” tambahnya.
Menurut dia, rekomendasi gubernur tersebut lebih bersifat teknis. Di antaranya, pencermatan honorarium pegawai dan perubahan rekening daerah. “Pencermatan honor pegawai itu bukan dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pegawai,” tambah Sekretaris TAPD Kota Jogja Kadri Renggono.
Dari hasil rekomendasi atas persoalan itu, Kadir menjelaskan, pemprov menyarankan sejumlah pembiayaan yang mesti dicermati ulang. “Makanya honor juga sudah kami sesuaikan yakni memotong 30 persen untuk PNS dan 20 persen untuk non-PNS,” lanjutnya. (eri/amd)