JOGJA – Kepala Kejaksaan Tinggi DIJ Suyadi SH menegaskan, proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan Pergola di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jogja senilai Rp 5,3 miliar terus berjalan. Sejumlah jaksa yang tergabung dalam tim penyelidik perkara tersebut tengah mengumpulkan bahan dan keterangan yang diperlukan guna menuntaskan perkara tersebut.
“Data-data terus dikumpulkan,” ungkap Kajati di sela menghadiri pembukaan Pameran Penerimaan Anggota Polri Tahun Anggaran (TA) 2014 yang diselenggarakan Polda DIJ di Museum Vredeburg Jogja, kemarin (2/3).
Lantaran masih dalam tahap penyelidikan, Suyadi belum dapat menjelaskan arah tersangka yang akan ditetapkan. “Kan masih penyelidikan, belum penyidikan, kok nanya tersangka lho,” ujar jaksa tinggi yang pernah dua kali menjabat Wakajati Bali dan Kalimantan Barat ini.
Pergola merupakan konstruksi yang terbuat dari besi. Konstruksi ini berfungsi sebagai media untuk tanaman peneduh dengan tujuan mengurangi polusi udara.
Perkara pengadaan pergola yang ditengah diusut kejati itu berlangsung pada TA 2013 lalu. Pengadaan senilai Rp 5,3 miliar itu dibiayai dengan APBD Perubahan 2013 Kota Jogja. Modus yang digunakan dalam pengadaan itu tidak seluruhnya dilelang secara terbuka.
Dalam rencana kerja anggaran (RKA) BLH Kota Jogja terungkap, proyek senilai Rp 5,3 miliar dipecah menjadi dua. Satu kegiatan sebesar Rp 1 miliar untuk pengadaan pergola yang ada di tepi jalan umum seperti Jalan Brigjen Katamso dilakukan dengan cara ditender.
Sedangkan untuk pengadaan pergola kewilayahan yang tersebar di 26 kelurahan se-Kota Jogja senilai Rp 4,3 miliar dilakukan dengan cara penunjukan langsung.
Meski sifat kegiatannya sama dengan pengadaan pergola tepi jalan umum, namun dipecah dengan angka rata-rata di bawah Rp 200 juta.
Nilai per kegiatan antara Rp 140 juta, hingga Rp 180 juta. Sesuai aturan, nilai pengadaan di bawah Rp 200 juta tidak perlu dilakukan dengan cara lelang. Dengan cara itu, rekanan yang mengerjakan cukup dilakukan dengan penunjukan.
Dari penelusuran Radar Jogja, perencanaan pengadaan disebut-sebut turut dibahas di Komisi C DPRD Kota Jogja. Informasi inilah yang sekarang tengah didalami kejaksaan. Termasuk kemungkinan adanya anggota parlemen yang ikut terlibat dengan proyek tersebut.
“Modus yang digunakan dalam kasus pergola ini sebenarnya katrok, dan sudah ketinggalan zaman,” ujar sumber di kejati yang turun langsung meninjau lokasi proyek di beberapa kelurahan.
Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja Zuhrif Hudaya belum dapat dikonfirmasi. Adapun Kepala BLH Irfan Susilo menegaskan kesiapannya diperiksa kejaksaan.
“Saya siap apabila dipanggil kejati untuk memberikan keterangan,” ungkap Irfan melalui pesan singkatnya kemarin.
Sedangkan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) selaku atasan Irfan memastikan tidak akan campur tangan terhadap perkara tersebut. Bahkan ia mengaku akan menjalin kerja sama dengan kejati demi menuntaskan perkara tersebut.
“Itu masalah hukum. Biarlah aparat hukum yang bekerja,” tandas HS kemarin.
Ia mengaku, sebelum pemanggilan terhadap 20 bawahannya termasuk Irfan, pihaknya sudah mendapatkan pemberitahuan dari Kejati DIJ. Makanya, saat ada pemeriksaan ia mempersilakan kejaksaan melakukan pemanggilan.
“Saya sudah imbau kepada seluruh pegawai. Tidak perlu takut menghadapi pemanggilan dari kejaksan. Kalau memang tidak bersalah, hadapi,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan, pemkot tak akan menutup-nutupi masalah tersebut. HS telah mewanti-wanti seluruh PNS agar bisa bekerja sama yang baik dengan kejaksaan. “Apa yang dibutuhkan, silakan diberikan. Itu sudah saya lakukan,” sambungnya.
Soal bantuan hukum kepada PNS yang ditengarai terlibat dalam kasus tersebut, HS menambahkan, masih sebatas konsultasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Jogja. Itu diberikan kepada semua PNS pemkot yang mendapatkan masalah hukum.
“Ini untuk semuanya. Dari masalah pribadi seperti perceraian, bagian hukum bisa memberikan konsultasi, sampai dengan konsultasi masalah hukum yang lain,” ujarnya.
Tapi, kalau untuk advokasi terhadap pejabat yang terlibat, HS menuturkan hal tersebut murni masalah personal. Artinya, pendampingan hukum dari pemkot tak bisa dilakukan. Ini karena hal tersebut bukan persoalan yang menyangkut institusi pemkot. (eri/mar/kus/amd)