JOGJA – Sosialisasi mengenai anggaran saat ini terbilang minim. Pemerintah baik tingkat pusat, provinsi, maupun kota dan kabupaten belum serius menyosialisasikan APBN dan APBD. Alhasil, penggunaan uang rakyat itu kerap berakhir dengan kebocoran.
Kebocoran itu membuat inefisiensi anggaran. Hal itu dapat terjadi dalam bentuk korupsi maupun pembelajaan yang tak tepat guna. Ini semua karena kebijakan yang belum sepenuhnya menggandeng masyarakat untuk pembelanjaannya.
“Karena APBN dan APBD itu uang rakyat, seharusnya akses masyarakat dibuka sepenuhnya. Nah, agar akses itu efektif tentu masyarakat harus paham lebih dahulu soal proses pendapatan, penyusunan, dan penggunaan atau pembelanjaannya,” tandas anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIJ Eko Suwanto saat seminar kebijakan anggaran di hadapan seratus wakil mahasiswa se-Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Pemuda dan Olahraga di Dafam Fortuna, Dagen, Jogja kemarin (2/3).
Eko menjelaskan, dengan pemahaman yang benar mengenai kebijakan anggaran bakal berdampak besar. Hal yang paling terasa adalah pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran. Ini bakal membuat pengguna anggaran dari eksekutif maupun penyusun yaitu legislatif lebih berhati-hati.
“Kalau masyarakat semuanya ikut mengawasi, pasti kebijakan-kebijakan yang melenceng sedikit saja sudah kena semprit,” ujar politikus dari PDIP yang disambut tawa mahasiswa-mahasiswa pilihan tersebut.
Pemahaman anggaran khususnya di kalangan terdidik saja saat ini memang minim. Seperti terlihat dari Seminar tersebut, beberapa mahasiswa tak tahu menahu soal anggaran di daerah mereka. “Setahu saya, di Kalimantan Timur daerahnya kaya. Tapi infrastruktur rusak, jalan-jalan di kampung rusak parah. Masyarakat miskin juga banyak,” kata salah seorang mahasiswa dari Kaltim.
Tak hanya di Kaltim, salah seorang wakil dari DIJ Syaifudin pun mengaku tak begitu paham dengan anggaran Dana Keistimewaan yang ditransfer langsung dari pusat. Setahu dia, dana keistimewaan tersebut tak bisa langsung cair seratus persen sebesar Rp 1,2 triliun.
“Setahu saya bertahap. Itu saja,” tambahnya.
Soal penggunaan anggaran dari status daerah istimewa itu, dia mengaku tak pernah tahu. Baik dari media massa maupun sosialisasi ke masyarakat, dia nilai sangat minim. “Tahu berita dari media yang terakhir, ada pejabat keraton yang mengembalikan gaji dari dana keistimewaan itu,” terangnya.
Menanggapi pemahaman masyarakat soal anggaran yang minim itu, Eko mengungkapkan, butuh sebuah terobosan agar sosialisasi secara masif. Ini tak hanya menyangkut soal dana keistimewan saja. Tapi, seluruh anggaran yang memang bersumber dari masyarakat.
“Partisipasi masyarakat di sini sangat penting. Bukan hanya dalam turut membahas penyusunan anggaran itu,” terangnya.
Dengan partisipasi masyarakat, Eko optimis untuk menaikkan pajak, bakal mudah. Pemerintah tak perlu bersusah payah menghimpun dana dari masyarakat. “Kalau masyarakat itu paham, mereka akan dengan sadar untuk taat membayar pajak,” tandas legislator yang kini maju kembali di Pemilu 2014 sebagai calon legislatif dari Daerah Pemilihan I Kota Jogja ini. (eri/amd)