Tindak Lanjuti Mendagri, Dibahas Banleg
JOGJA – Ada kemajuan terkait tindak lanjut klarifikasi Mendagri Gamawan Fauzi atas peraturan daerah istimewa (perdais) induk. Pemprov DIJ telah menyerahkan hasil tindak lanjut atas klarifikasi itu ke DPRD DIJ. Klarifikasi diterima pemprov dan dewan beberapa minggu lalu.
Kepala Biro Hukum Pemprov DIJ Sumadi menyampaikan hasil tindak lanjut tersebut akan diserahkan melalui mekanisme di Badan Legislasi (Banleg) DPRD DIJ. “Sudah kami serahkan secara resmi kepada dewan dan saat ini tengah dijajaki di banleg,” ujar Sumadi kepada Radar Jogja kemarin (3/3).
Sumadi tidak menerangkan secara detail berapa poin dari klarifikasi Mendagri tersebut. Namun, dia mengatakan, pemprov akan menindaklanjuti hal tersebut. “Semua poin klarifikasi akan kami tindaklanjuti,” jelas alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tersebut.
Terpisah, Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana menyampaikan tidak terlalu banyak poin klarifikasi yang disampaikan oleh Mendagri. Namun ada satu poin yang cukup memberatkan dewan. Yakni, keikutsertaan anggota dewan dalam pembahasan usulan dana keistimewaan (danais).
Hal itu terdapat dalam pasal 60 ayat (1) di perdais yang berbunyi penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan dan lima tahunan dibahas bersama DPRD. “Mendagri minta agar isi perdais disesuaikan dengan UU Keistimewaan,” kata dia.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIJ Istiā€™anah Z.A. menyampaikan, Kemendagri menilai keterlibatan dewan dalam perumusan rencana program serta kegiatan yang dibiayai danais sebelum rencana tersebut disampaikan ke pemerintah pusat dinilai bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. Tepatnya pasal 42 UUK. Itu dijelaskan pada ayat 2 bahwa dana dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Pemerintah Daerah DIJ dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIJ.
Artinya, terang dia, pengajuan tidak dilakukan bersama dewan. “Padahal pembahasan dengan dewan ini cukup penting,” ujar politikus PAN itu.
Sebaliknya, menurut Isti, tidak ada pertentangan dari keduanya. Sebab, penyusunan rencana program kegiatan masih ada di ranah DIJ. Sementara di pasal 42 UUK tersebut mengatur kewenangan di ranah pusat. “Jadi menurut saya tidak ada yang salah,” tandasnya. (hed/din)