SLEMAN– Kementerian Pekerjaan Umum RI mempunyai banyak proyek yang harus diselesaikan pada 2014 ini. Selain Jembatan Gorongan yang ambles, para pekerja masih disibukkan untuk finishing Fly Over Jombor. Sementara proyek lain menunggu pengerjaannya.
Pelaksana Fly Over Jombor Santoso menuturkan, proyek lain yang harus digarap di antaranya pembuatan median sepanjang Jalan Magelang, antara Sleman- Tempel. Selain itu perbaikan jalan di sisi barat simpang empat Jombor, dan pembetonan jalan di depan Kampus Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY).
Nah, dari semua proyek yang harus dikerjakan, masih ada satu “PR”, yakni menuntaskan proyek Fly Over Jombor, khususnya perbaikan jalan eksisting. “Itu belum beres karena kami terkendala masalah pembebasan lahan,” ungkap Santoso kemarin (3/3).
Masih adanya warga yang menolak lahannya dibebaskan, diakui Santoso cukup memusingkan pekerja proyek. Apalagi Polda DIJ mendesak agar fly over bisa difungsikan mulai April, meskipun sesuai rencana baru akan dibuka pada September.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DIJ Rani Sjamsinarsi mengakui belum adanya kesepakatan harga pembebasan lahan sebagian warga Jombor. Bahkan, ada tanah Netherlands Indische Spoorweg (NIS), yang kini menjadi milik keraton masih diakuisisi oleh warga.
Masalah lain, gambar dan ukuran tanah yang pernah dimanfaatkan oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) itu tak sesuai antara berkas yang dipegang pemerintah dengan kondisi lapangan. “Kalau pihak keraton, sih tak masalah dengan kami,” ungkapnya.
Kendati begitu, pemprov tetap mengedepankan komunikasi dengan warga hingga tercapai kesepakatan. Pembebasan lahan berlarut-larut sejak 2009 tak ada titik temu lantaran masalah harga. Pemerintah menilai harga yang diajukan warga tak masuk akal, yakni Rp 10 juta per meter persegi. Pemprov menghitung berdasarkan appraisal.
Tim appraisal menawarkan harga Rp 4,5 juta /m2 . Nilai tersebut sebenarnya lebih dari dua kali nilai jual objek pajak (NJOP) pada 2010. Tapi, tawaran itu ditolak warga.
Ketua Tim Negosiator Warga Jombor Sudarto meminta uang pengganti empat kali NJOP. Yakni Rp 10 juta /m2. Bilangan pengali itu disamakan dengan harga tanah yang dibebaskan pemerintah di sisi barat dan timur fly over (Jalan Ring Road). Dari NJOP Rp 700 ribu/m2, pemerintah membayar Rp 3,7 juta /m2. Atau hampir 4,5 kali lipat. (yog/din)