WISUDA : Pengambilan sumpah apoteker baru angkatan XII di Fakultas MIPA UII kemarin (4/3). Mereka akan ikut memenuhi kebutuhan apoteker di Tanah Air.

  • Fakultas MIPA UII Ambil Sumpah Apoteker Baru Angkatan XXII

SLEMAN– Pelaksanaan program layanan terbaru dari pemerintah berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ternyata memiliki banyak tantangan. Salah satunya berupa kekurangan tenaga kesehatan, termasuk kualitas dan pemerataan distribusinya.Ketua Komite Farmasi Nasional Purwadi menyatakan, pada 2014, kebutuhan sektor layanan kesehatan untuk tenaga apoteker sebanyak 9.510 orang. “Pemerataan distribusi tenaga apoteker perlu mendapat perhatian, mengingat sebagian besar masih tersebar di perkotaan,” ungkap Purwadi dalam sambutan tertulis di sela pelantikan dan pengambilan sumpah apoteker baru angkatan XXII, Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia (UII) kemarin (4/3).Menurut Purwadi, pengembangan pengetahuan dan kompetensi apoteker juga harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan peran layanan kesehatan berbasis JKN. Apoteker harus mampu menunjukkan peran dalam mengendalikan penggunaan obat. Itu mengingat komoditas tersebut memiliki porsi pembiayaan besar.Di sisi lain, Purwadi mengingatkan pentingnya fungsi apoteker dalam menjamin terselenggaranya penggunaan obat secara rasional, pelayanan terapi bermutu, dan pembiayaan yang terkendali.Purwadi menegaskan, pemerintah telah mengatur penyerahan dan pelayanan obat kepada apoteker. “Dengan begitu seharusnya tak ada apotek yang tak memiliki apoteker dalam pelayanan kefarmasian,” tandasnya.Bahkan, setiap industri famasi, kosmetik, dan obat tradisional, serta fasilitas pelayanan kefarmasian wajib memiliki apoteker. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36/2009 tentang Kesehatan, PP Nomor 51/2009, dan Permenkes 889/2011. “Irosnisnya, eksistensi appoteker di Indonesia sebatas karena dilindungi oleh legal basis yang kuat. Bukan karena peran apoteker itu sendiri di masyarakat,” bebernya.Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jogjakarta Nunut Rubiyanto menambahkan, apoteker memiliki kewenangan besar dalam mengelola obat. Termasuk narkotika-psikotropika yang rawan disalahgunakan. “Karena itu setiap apoteker perlu penguatan etika, moral, dan mengamalkan sumpah. Itu mutlak harus dilakukan,” ingatnya.Rektor UII Prof Edy Suandi Hamid mengingatkan pentingnya sinergitas antara apoteker dengan pemerintah. Dalam hal itu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus gencar dalam sosialisasi dan control obat di pasaran. Agar kesehatan masyarakat tak menjadi korban munculnya obat palsu. Apalagi terbuat dari bahan haram. “Seperti pabrik di Bandung yang digerebek polisi, yang mampu produksi 600 ribu tablet per hari. Tentu obat itu sudah tersebar di berbagai rumah sakit,” ungkapnya.Edy mengimbau 103 mahasiswa prodi profesi apoteker UII lebih berhati-hati dan teliti membedakan obat asli dan palsu. (yog/din)