JOGJA – Label Jogja sebagai kota pelajar tak hanya karena menjadi tujuan mahasiswa seantero tanah air. Kalangan PNS juga tertarik untuk belajar di kota ini. Mereka adalah pegawai dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yalimo, Papua.
Rombongan yang berjumlah 20 orang dari kabupaten pemekaran Wamena ini belajar khusus ke Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kementerian Dalam Negeri di Baciro. Mereka belajar untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
“Kabupaten Yalimo baru pemekaran lima tahun yang lalu. Tapi, kami punya tekad untuk bisa setara dengan kabupaten yang sudah lama berdiri,” tandas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Yalimo Gesper Liauw yang memimpin langsung 20 pejabat dari Pemkab Yalimo, kemarin (4/2) disela pembukaan di Pusdiklat Kemendagri Baciro.
Ia mengatakan rombongan yang dibawa tersebut terdiri dari pejabat tingkat eselon II sampai IV. Mulai Asisten Sekda II sampai staf yang semuanya berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Semuanya dari Sekretariat Daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan dengan mengikuti Diklat tersebut, berharap bisa menjadi pilot project untuk penyusunan LAKIP tahun 2014 ini. Sehingga ilmu yang didapatkan dari diklat tersebut benar-benar bisa terimplementasi.
“Makanya, rombongan ini berisi dari eselon II sampai staf. Agar bisa kompak saat nanti mengumpulkan kepala SKPD di sana,” lanjutnya.
Selain itu, kata dia, sepulang dari Diklat tersebut, 20 PNS tersebut bisa menjadi teladan bagi PNS di Pemkab Yalimo. Soal sikap profesional, mental, dan perilaku. “Makanya kami pilih Jogja. Biar mereka juga bisa memahami pergaulan multi etnis, dan agama di Jogja ini,” terangnya.
Pelatihan ini menurut Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Negara Simeon Fusage bakal menjadi sinyal positif reformasi birokasi. Terutama di Pemkab Yalimo yang baru berusia tak lebih lima tahun. “Nanti sepulang dari sini kami akan kumpulkan seluruh kepala SKPD untuk menyusun bersama LAKIP ini,” terangnya.
Kepala Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Suroyo menambahkan diklat tersebut melatih PNS di Pemkab Yalimo bisa menyusun LAKIP yang bisa dipertanggungjawabkan. “Sehingga, dari LAKIP ini bisa untuk penyusunan perencanaan tahun selanjutnya,” terangnya.
Suroyo menambahkan LAKIP bisa menjadi kajian bagi siapapun. Termasuk masyarakat yang ingin memberikan masukan. Sehingga perencanaan tahun selanjutnya bisa sesuai dengan harapan masyarakat.
“Saat ini semuanya berdasarkan asas transparansi. Apapun, termasuk dengan kinerja dari PNS harus transparan,” tandasnya. (eri/ila)