JOGJA – Komunitas pedagang keliling suvenir wisata seperti batik, kaos, aksesori yang bercirikhas Jogja mengeluh dengan fasilitas dari pemerintah selama ini. Pasalnya, sampai saat ini mereka tak mendapatkan tempat yang bisa untuk berjualan. Alhasil, berdagang dengan cara keliling tak bisa menjadi tumpuan mata pencahariannya.
Ketua Komunitas Pedagang Kota Yogyakarta (KPKY) Shintawati Noviani mengaku tidak adanya fasilitas untuk berjualan suvenir menjadi kendala bagi mereka. Sebab untuk berdagang mereka harus berpindah-pindah tempat. Dari mulai hotel ke hotel, even ke even, dan tempat yang menjadi pusat keramaian lain.
“Sebenarnya kami bermimpi bisa memiliki tempat seperti di XT Square. Tapi ada kendala untuk biaya sewa,” kata Shinta, Senin (3/3) petang disela pembentukan koperasi KPKY di Aula Bahari.
Shinta menuturkan dengan adanya tempat untuk berjualan, otomatis pendapatan pedagang keliling ini lebih konstan. Tak seperti saat ini yang tak pernah pasti. Karena persoalan tempat berjualan yang harus mencari.
“Kalau pas sepi, teman-teman sulit menjual barangnya. Terlebih musim wisatawan seperti saat ini jarang sekali terjual,” keluhnya.
Ia berharap sebagai kota pariwisata Pemkot Jogja maupun Pemprov DIJ bisa memfasilitasi ruang untuk berjualan bagi pedagang keliling tersebut. “Kami tak muluk-muluk, bentuknya asal nyaman saja bagi pembeli,” sambungnya.
Harapan dari pedagang ini mendapatkan respon dari Anggota Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto. Ia mengaku akan mencoba untuk memfasilitasi harapan dari pedagang tersebut. Dirinya akan terlebih dahulu mengkomunikasikan dengan pemkot dan pemprov.
“Kalau memang masih ada tempat jualan di area-area wisata bisa dimanfaatkan. Agar tidak mangkrak dan justru tidak produktif,” terang Calon Legislatif (Caleg) dari PDIP di Daerah Pemilihan I Kota Jogja ini.
Ia mengatakan untuk mengatasi masalah tersebut, harus ada ruang berjualan. Tapi kalau tidak bisa, ia berharap pedagang bisa bersabar agar hal tersebut bisa tersolusikan dengan pemkot dan pemprov.
“Kewajiban dari pemerintah memang memfasilitasi warganya untuk berkaktivitas ekonomi. Bukan hanya menggusur, lebih baik kalau memang semrawut ditata semuanya,” ungkapnya.
Ia menuturkan peran pemerintah penting dalam membangkitkan perekonomian rakyat. Terlebih, usai status tanggap darurat akibat abu vulkanis dari Gunung Kelud lalu. Itu bisa menjadi momentum untuk kembali memperjuangkan ekonomi kerakyatan ini bisa bersaing.
“Ekonomi mikro perlu untuk terus didorong. Karena inilah ekonomi Indonesia bisa tetap bertahan dalam kondisi krisis di Amerika dan Eropa beberapa waktu lalu,” ucapnya. (eri/ila)